Derap.id | Purwokerto – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Agus Wijayanto SH, MKn, menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema peningkatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Balai Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur, Selasa (17/2/2026). Forum ini menyoroti dampak perubahan iklim di Banyumas sekaligus pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan lintas level pemerintahan.
Dalam forum yang menghadirkan tokoh masyarakat dan aktivis mahasiswa tersebut, Agus menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus ditopang regulasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.
“Dari sisi regulasi, kata kuncinya adalah sinergi. Harus ada kepastian hukum dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Ia menekankan perlunya harmonisasi antara perda provinsi dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih maupun benturan dengan regulasi nasional. Menurutnya, kepastian hukum menjadi prasyarat untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.
Agus juga mengingatkan peran DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari sisi legislasi, DPRD dapat menutup celah aturan yang belum optimal. Dari sisi anggaran, lembaga legislatif harus memastikan alokasi APBD berpihak pada program lingkungan, termasuk inovasi pengelolaan sampah dan penguatan kelembagaan.
“Kita harus memastikan ada dukungan anggaran yang jelas untuk program lingkungan, bukan hanya wacana,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Jawa Tengah pada Desember 2025 telah membahas penyertaan modal sebagai bagian dari respons terhadap krisis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Langkah itu diarahkan untuk mendorong solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat.
Musim Tak Lagi Teratur
Salah satu narasumber, Teguh Wiyono, M.Pd.I, menyoroti perubahan pola iklim yang kian sulit diprediksi di Banyumas. Akademisi yang akrab disapa TW itu menjelaskan, pemanasan global memengaruhi pola angin muson, curah hujan, dan kelembapan udara sehingga musim hujan dan kemarau tak lagi teratur.
“Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca jangka panjang, minimal 30 tahun. Ketika pola itu berubah dan sulit diprediksi, itulah indikasi perubahan iklim,” jelasnya.
Menurut TW, perubahan iklim terjadi dalam dua skala. Skala lokal dipicu pertumbuhan kota dan perubahan tata guna lahan, sedangkan skala global dipengaruhi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2).
Secara geografis, Kabupaten Banyumas memiliki keragaman bentang alam: dataran tinggi di utara, kawasan hutan dan perkebunan di barat, persawahan beririgasi Sungai Serayu di selatan, serta perbukitan di timur. Setiap wilayah, kata dia, menghadapi risiko lingkungan yang berbeda, mulai dari kekeringan hingga banjir.
Ia menilai respons pemerintah daerah dalam kondisi darurat relatif cepat, seperti distribusi air bersih oleh BPBD saat kemarau. Namun, upaya mitigasi dan adaptasi jangka panjang dinilai masih perlu diperkuat.
“Kita kuat dalam tanggap darurat, tetapi belum sepenuhnya kuat pada fase mitigasi dan adaptasi,” tegasnya.
Peran Media dan Lereng Gunung Slamet
Narasumber lain, Angga Saputra, Pemimpin Redaksi indiebanyumas.com, menekankan peran media dalam mengawal kebijakan lingkungan, khususnya pengelolaan kawasan lereng Gunung Slamet.
Ia mencontohkan fenomena banjir di Banyumas yang belakangan disertai lumpur dan batang pohon, yang dinilai sebagai gejala baru dan berkaitan dengan deforestasi serta alih fungsi lahan.
“Selain alih fungsi lahan hutan di lereng Slamet bagian barat dan ekspansi di timur, persoalan serius lain adalah sumber air Banyumas yang justru diambil untuk dua kabupaten lain, padahal Banyumas sendiri krisis air bersih saat kemarau,” ungkapnya.
Angga menilai pengawasan terhadap kawasan hulu menjadi kunci untuk mencegah bencana ekologis berulang. Media, menurutnya, berfungsi mendorong transparansi sekaligus memperkuat kontrol publik atas kebijakan tata ruang dan lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, pengelolaan sampah di Banyumas juga menjadi sorotan. Agus menyebut daerah ini kerap menjadi rujukan studi banding, termasuk inovasi pengolahan sampah kering menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen dengan kapasitas puluhan ton per proyek. Jika dikelola cerdas, sampah tidak lagi menjadi beban, melainkan potensi pendapatan daerah.
FGD ini menjadi ruang temu antara legislator, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk merumuskan pengawasan perda lingkungan yang lebih efektif. Di tengah perubahan iklim yang kian nyata, sinergi regulasi, dukungan anggaran, dan partisipasi publik dinilai menjadi prasyarat menuju pembangunan berkelanjutan di Banyumas dan sekitarnya. (wd)
