DERAP. ID || Kediri – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih menjadi Salah Satu Program Unggulan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kediri ditahun 2026 ini. PTSL masuk dalam kategori Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat serta memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengelola dan mendata aset tanah secara tertib dan menyeluruh begitu ujar Agung Wicaksono KorSub Umum Kepegawaian yang mewakili Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, S.T saat ditemui wartawan DERAP diruang kerjanya, Senin (29/06/2026).
Ia juga mengatakan bahwa di tahun anggaran 2026, Kantor BPN Kediri memiliki target kuota keseluruhan di angka 40.000 bidang serta ada tambahan 20.000 bidang lagi untuk Pensertifikatan melalui dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kediri.
Namun Saat disinggung tentang PTSL yang sering terjadi permasalahan saat dalam proses dilapangan seperti pembengkakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, pria yang mengaku baru beberapa bulan berdinas di Kantor BPN Kabupaten Kediri ini mengakui bahwa hal tersebut murni merupakan kesepakatan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan warga yg akan mengikuti PTSL, Pihak BPN tidak ikut campur dalam urusan tersebut.
Selain itu BPN Kediri juga mengencarkan program Sertifikat Elektronik kepada Masyarakat yg telah memiliki sertifikat dalam bentuk Dokumen fisik (analog) maupun yang masih dalam pengurusan bidang tanah yang akan di sertifikatkan. “Sertifikat Elektronik ini memiliki manfaat anti rusak dan hilang, anti dipalsukan serta memudahkan Pemilik dalam mengakses kapan saja melalui aplikasi,” ujarnya.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat kediri agar jangan takut untuk mengurus sertifikat secara mandiri tanpa kuasa ke kantor BPN Kabupaten Kediri, “karena pasti akan dilayani dengan baik oleh petugas yang berada di loket pelayanan secara prioritas” pungkasnya. (Agung)
