DERAP.ID|| Jakarta,- Andar M Situmorang SH, Praktisi Hukum Pidana Sangat Menyayangkan Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Masih juga untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Menurutnya Bahwa OTT sama sekali Tidak Ada Di Atur Di Dalam Undang – Undang Hukum Pidana. Baik KUHAP Maupun Undang-undang KPK.
Dijelaskannya bahwa operasi tangkap tangan terhadap kabasarnas Henri Alfiandi CS Harus dibatalkan, karena tanpa dasar undang – undang Operasi Tangkap Tangan (OTT). yang dilakukan KPK diduga semua ilegal.
Itu Sama Saja Melakukan Kejahatan Jabatan, KPK melakukan Penegakan Hukum dengan cara Melawan Hukum, pasal 421 KHUP Tertangkap Tangan hanya ada di atur di dalam pasal 1 Butir 19 KUHAP dan sama sekali tidak diatur Oprasi Tangkap Tangan, kata Andar kepada Awak Media Pada Hari Sabtu (30/7/2023).
Maka tidak menutup kemungkinan Andar akan melaporkan ke-5 komisioner KPK dan badan pengawas KPK, karena badan pengawas KPK pun salah, tidak melakukan tugasnya sebagai mestinya mengawasi operasional pekerjaan KPK secara prosedural.
“Sepanjang tidak di atur dalam OTT, kata Andar. maka semua yang ditangkap tangan selama ini diduga ilegal, termasuk yang di surabaya termasuk yang sebelum sebelumnya, kalau KPK mau menangkap boleh panggil dengan surat resmi, periksa BAP sidik tahan sederhana aja kok.
Pandangan saya Pak Mahfud MD juga salah, diduga minim ilmu hukum nya atau udah mulai pikun ya ?
“Puspom TNI sementara belum diberikan UU dan wewenang terhadap menangani perkara KORUPSI, yang diberi wewenang menangani Perkara Korupsi hanya POLRI, KEJAKSAAN dan KPK. Maka Perkara Suap Korupsi di BASARNAS dilakukan MILITER dan WARGA SIPIL tersebut harus ditangani KPK. Atau dibentuk Penyidik Gabungan atau Pidana KONEKSITAS, Tuturnya.(@budi_rht DERAP.ID)
