Derap.id | Banyumas — Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Setelah kasus lele mentah di Pamekasan, Jawa Timur, viral di media sosial, kini sorotan publik mengarah ke pelaksanaan program serupa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Sejumlah wali murid mengeluhkan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka selama Ramadan. Menu yang dibagikan dinilai tidak layak konsumsi serta jauh dari standar gizi yang diharapkan dalam program pemerintah tersebut.
Beberapa orang tua mengaku menemukan menu yang dinilai tidak wajar, mulai dari lauk lele dan tempe yang disebut hanya direbus tanpa bumbu, porsi ikan bandeng yang sangat minim, hingga minuman yang dilaporkan sudah terasa asam saat diterima siswa.
Keluhan tersebut salah satunya disampaikan Heri Kris, wali murid di Sekolah Alam Banyu Belik, Kecamatan Kedungbanteng. Ia menilai nilai makanan yang diterima anaknya pada Rabu (11/3/2026) sangat rendah jika dibandingkan dengan standar anggaran program.
“Perkiraan saya, tempe sekitar Rp500, ikan bandeng Rp2.000, dan minuman Rp2.000. Totalnya mungkin hanya sekitar Rp4.500. Itu pun rasanya sudah asam,” ujar Heri.
Menurutnya, program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Namun ia menilai pelaksanaannya harus diawasi secara serius agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Program ini sebenarnya bagus, tapi harus dijalankan dengan benar. Jangan sampai ada potongan atau kualitas yang diturunkan. Pengawasan harus ketat, dan jika ada yang melanggar SOP, seharusnya ditindak tegas,” katanya.
Keluhan serupa datang dari Rasito, wali murid di MI Ma’arif Ajibarang. Ia mengaku kecewa setelah melihat menu yang diterima anaknya pada hari yang sama.
Menurut Rasito, lauk yang dibagikan berupa lele dan tempe yang dinilai masih mentah, disertai roti dan buah kelengkeng sebagai pelengkap.
“Ini bukan kali pertama menunya tidak pantas. Kebetulan sekarang sedang ramai soal lele mentah di daerah lain, anak saya malah mendapat lele rebus. Entah itu dimarinasi atau tidak, tapi menurut saya tetap tidak layak,” ujar Rasito, warga Desa Ajibarang Kulon.
Ia bahkan mencoba menghitung nilai makanan yang diterima anaknya selama mengikuti program tersebut. Dari pengamatannya, nilai tertinggi menu yang diterima hanya sekitar Rp8.000 per porsi.
“Padahal standar anggaran untuk siswa SD seharusnya Rp10.000. Bahkan sering hanya sekitar Rp7.000. Sayang sekali,” keluhnya.
Sorotan terhadap pelaksanaan program MBG di Banyumas sebenarnya telah muncul sebelumnya. Forum Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (FMP2M) bahkan telah melaporkan dugaan penyimpangan program tersebut ke Kejaksaan Negeri Purwokerto pada 3 Maret 2026.
Koordinator FMP2M, Sumbadi, mengatakan laporan itu berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian dalam distribusi dan penyediaan makanan bagi siswa.
“Kami menemukan indikasi penurunan kualitas bahan makanan, pengurangan porsi, hingga penggunaan bahan pangan yang tidak segar. Hal ini berpotensi merugikan negara dan mengabaikan hak gizi anak,” kata Sumbadi.
Dalam dokumen aduan yang disampaikan ke aparat penegak hukum, disebutkan bahwa anggaran program MBG di Banyumas berkisar Rp8.000 per porsi untuk siswa TK dan SD kelas rendah, serta Rp10.000 per porsi untuk siswa SD kelas tinggi hingga SMA.
Namun, menurut FMP2M, kondisi yang ditemukan di lapangan diduga tidak sesuai dengan standar tersebut. Keluhan para wali murid di media sosial disebut semakin memperkuat dugaan adanya penurunan kualitas makanan yang diterima siswa.
“Ada laporan porsi kecil, lauk yang tidak layak, bahkan menu daging sapi yang dijanjikan disebut belum pernah diterima siswa,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan tersebut. (wd)
