Derap.id | Semarang — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Purbalingga, dipicu oleh kombinasi curah hujan ekstrem dan kondisi fisik wilayah yang rentan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan peristiwa tersebut merupakan fenomena alam dan tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Dikutip dari laman jatengprov.go.id, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis, wilayah hulu lereng Gunung Slamet mengalami hujan ekstrem dengan durasi panjang pada 23–24 Januari 2026. Curah hujan tercatat mencapai 100–150 milimeter per hari, jauh di atas ambang normal harian sekitar 50 milimeter.
“Curah hujan setinggi itu menyebabkan peningkatan debit air secara drastis dan memicu banjir di wilayah hilir,” kata Widi saat ditemui di Semarang, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, wilayah Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang berada dalam Sub-DAS Penakir, bagian dari hulu Sub-DAS Gintung, yang memiliki tingkat kelerengan agak curam hingga sangat curam dengan dominasi mencapai sekitar 64 persen. Kondisi tersebut mempercepat limpasan permukaan air dan meningkatkan daya kikis aliran.
Akibatnya, kawasan tersebut rentan terhadap erosi lahan dan longsor, terutama di bagian hulu hingga tengah. Dampak lanjutan berupa peningkatan muatan sedimen menyebabkan pendangkalan sungai di wilayah hilir. Widi mencatat, sejak 2022 telah terjadi banyak titik longsoran di kawasan lereng Gunung Slamet.
Selain faktor topografi, karakteristik tanah juga berperan besar. Sub-DAS Penakir didominasi tanah latosol coklat yang bersifat gembur, dangkal, dan mudah jenuh air, sehingga rentan tererosi dan longsor. “Banjir bandang terjadi akibat limpasan permukaan yang cepat dan suplai sedimen tinggi dari lereng yang tidak stabil,” ujarnya.
Widi menambahkan, daya dukung lingkungan dan tutupan lahan turut memengaruhi tingkat kerawanan. Kawasan dengan tutupan vegetasi rapat relatif lebih mampu menahan dampak hujan ekstrem dibanding lahan yang ditanami tanaman semusim.
Terkait isu pertambangan, Widi menegaskan banjir dan longsor tidak berkaitan dengan aktivitas tambang. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto. Ia memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di tubuh Gunung Slamet.
“Lokasi tambang berada jauh di bagian kaki gunung, ratusan meter lebih rendah dari titik longsor. Tidak ada pertambangan di tubuh Gunung Slamet,” tegas Agus.
Dalam upaya mitigasi, Dinas ESDM Jateng rutin merilis peta potensi gerakan tanah setiap bulan, khususnya selama musim penghujan. Informasi tersebut disusun berdasarkan peta rawan longsor yang dipadukan dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari BMKG, lalu disebarkan kepada seluruh kepala daerah sebagai peringatan dini.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan terus dilakukan. Agus menegaskan pemerintah tidak segan menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Salah satu langkah konkret ialah pengusulan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Dinar Batu Agung karena dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah jangka panjang melalui rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Gunung Slamet. Program reboisasi dan penghijauan terus didorong, seiring usulan penguatan status kawasan Gunung Slamet menjadi taman nasional yang mencakup lima kabupaten, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menilai bencana ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah lintas daerah dalam memperkuat perlindungan hutan lindung. “Lima kabupaten harus bersama-sama mengajukan penguatan pengelolaan kawasan hulu Gunung Slamet,” ujarnya.
Di sisi penanganan darurat, pemerintah daerah telah melakukan evakuasi warga terdampak, mendirikan posko logistik dan dapur umum, menyediakan layanan kesehatan, serta melakukan pembersihan material longsor dan asesmen kerusakan infrastruktur. Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. (wd)
