Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, Berkunjung di Rumah Dinas Ketua DPD RI

0
13
DERAP.ID|| Jakarta,- LaNyalla Mahmud Mattalitti ketua DPD RI, menerima kunjungan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu Kemarin  (9/4/2022).
Membahas tentang dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan digelar nanti pada tanggal 11 April 2022 Besok.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menyatakan tentang dukungan terhadap pernyataan dari Ketua DPD RI agar semua aparat keamanan seharusnya tidak represif dalam menghadapi aksi para mahasiswa.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
sangat berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi semua aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang.
“Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga mengingatkan
jangan coba coba sampai ada yang merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya.
LaNyalla Mahmud Mattalitti sebelumnya sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan.
“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujar LaNyalla.
Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik.
“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi dan juga penyampaian pendapat dan sikap,” tegas Senator asal Jawa Timur itu.
Terkait suara-suara yang minta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, Nanti akan mengawal pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hingga Tahun 2024.
“Saya dan anggota DPD RI juga mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” paparnya.
LaNyalla, menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri untuk kesempatan sampai 2024.
Jadi dalam kesempatan ini Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.(@Budi Rht DERAP.ID)