Derap.id | Purwokerto — Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik di Kabupaten terus berkembang. Dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut, sebanyak 13 orang dipastikan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Salah satu di antaranya adalah Bupati Cilacap, .
Perkembangan terbaru ini mengoreksi informasi awal yang menyebut hanya tujuh orang yang diberangkatkan ke ibu kota. Berdasarkan data terkini dari KPK, jumlah pihak yang dibawa untuk pemeriksaan intensif bertambah menjadi 13 orang.
Juru Bicara KPK, , menyatakan bahwa para pihak tersebut diberangkatkan ke Jakarta menggunakan kereta api pada Jumat malam dan telah tiba di ibu kota sejak dini hari.
“Dari 27 orang yang diamankan di lokasi, 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta. Para pihak yang dibawa tersebut termasuk Bupati,” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, saat ini seluruh pihak yang dibawa tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK di .
Penyidik menduga kasus yang menjerat Syamsul berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dugaan sementara mengarah pada adanya penerimaan sejumlah uang yang berkaitan dengan pengaturan proyek-proyek pemerintah daerah.
“Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” kata Budi.
Sesuai prosedur penanganan OTT, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum menetapkan apakah mereka akan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak. Hingga saat ini, seluruh pihak yang diperiksa masih berstatus sebagai terperiksa.
Sementara itu, pantauan jurnalis di Polresta Banyumas pada Jumat (13/3/2026) hingga sekitar pukul 22.30 WIB menunjukkan sejumlah pejabat lain yang sebelumnya turut diamankan telah dipulangkan ke Cilacap. Mereka meninggalkan lokasi pemeriksaan menggunakan mobil pribadi serta sebuah bus pariwisata.
Sebelumnya, puluhan pejabat dari hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, termasuk asisten daerah dan Sekretaris Daerah, sempat menjalani pemeriksaan intensif oleh tim KPK di Gedung Sanika Satyawada Polresta Banyumas.
Operasi ini memicu perhatian luas publik di Cilacap dan sekitarnya. Masyarakat kini menanti pengumuman resmi dari KPK mengenai pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek tersebut, yang berpotensi mengguncang tata kelola pemerintahan daerah di kabupaten pesisir selatan Jawa Tengah itu. (wd)
