Derap.id | Banyumas — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas kembali menuai sorotan. Aktivis Forum Masyarakat Peduli Program MBG (FMP2M), Henri Rusmanto, menilai implementasi program yang digadang menjadi upaya peningkatan gizi pelajar itu masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterlambatan distribusi makanan, menu yang dinilai monoton, hingga dugaan dominasi pemasok bahan baku oleh supplier besar.
Menurut Henri, sejumlah sekolah di Banyumas mengalami keterlambatan pengiriman menu MBG yang berdampak pada menurunnya minat siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan.
Ia mencatat, di SMP Negeri 2 Sokaraja, makanan yang seharusnya tiba pukul 09.00 baru sampai sekitar pukul 10.00. Kondisi serupa juga terjadi di PAUD Tanjung serta beberapa sekolah dasar lainnya, dengan keterlambatan distribusi mencapai hampir satu jam.
Bahkan di SMP Negeri 2 Kembaran, sebagian siswa dilaporkan enggan mengambil menu MBG karena makanan datang terlalu siang sehingga tidak lagi relevan dengan waktu konsumsi mereka di sekolah.
“Dapur atau SPPG harus mampu menjadwalkan distribusi dengan baik, apalagi selama Ramadan. Kalau makanan datang terlambat, tentu siswa sudah tidak tertarik lagi untuk mengambil,” ujar Henri, Sabtu (8/3).
Menu Dinilai Monoton
Selain persoalan distribusi, Henri juga menyoroti kualitas menu MBG yang dinilai kurang variatif. Berdasarkan pemantauan FMP2M di sejumlah sekolah, menu yang dibagikan masih didominasi telur rebus tanpa variasi yang cukup.
Menurutnya, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa semestinya menghadirkan komposisi makanan yang lebih beragam agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi secara seimbang.
“Sebagian besar masih telur rebus. Variasi makanan seharusnya lebih diperhatikan agar kandungan gizinya beragam,” katanya.
Selama Ramadan, kata Henri, menu MBG bahkan lebih banyak berupa snack ringan dibandingkan makanan utama yang bernutrisi lengkap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai standar gizi yang diterapkan dalam program tersebut.
Henri menduga sebagian snack tersebut dipesan dari pihak ketiga, sehingga proses pengawasan terhadap kualitas dan kandungan gizinya perlu diperjelas.
Desak Transparansi Nilai Gizi
FMP2M juga mendorong agar setiap menu MBG yang dibagikan kepada siswa dilengkapi dengan informasi kandungan gizi serta transparansi harga makanan.
Menurut Henri, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran program serta memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar nutrisi.
“Setiap menu seharusnya dilengkapi label nilai gizi dan harga. Dengan begitu masyarakat bisa melihat transparansi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam penyusunan menu serta pengawasan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada siswa.
Dugaan Monopoli Pemasok
Persoalan lain yang disoroti FMP2M adalah dugaan dominasi pemasok bahan baku oleh supplier besar. Henri menilai kondisi ini berpotensi menggerus tujuan awal program yang disebut-sebut akan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah.
“Awalnya program ini digadang-gadang melibatkan UMKM lokal. Namun faktanya, dapur justru banyak mengambil bahan dari supplier besar. Ini berpotensi menciptakan monopoli dan tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG seharusnya menjadi salah satu pilar utama program agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Henri menilai pelaksanaan MBG di Indonesia tidak bisa serta-merta disamakan dengan negara lain yang telah lama menjalankan program serupa dengan sistem yang matang.
Ia mencontohkan negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China yang telah memiliki kesiapan sumber daya manusia, fasilitas dapur, serta sistem pengawasan gizi yang terintegrasi.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan meningkatkan kualitas gizi siswa benar-benar tercapai.
“Program MBG pada dasarnya baik. Tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki. Kritik dari masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi agar program ini benar-benar efektif,” kata Henri. (wd)
