Wednesday, July 15, 2026
HomeNasionalPolitikTiga Kepala Dinas di Pemkab Banyumas Lowong, Asisten Daerah Ditunjuk Jadi Plt

Tiga Kepala Dinas di Pemkab Banyumas Lowong, Asisten Daerah Ditunjuk Jadi Plt

Derap.id | Purwokerto – Tiga jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas hingga kini masih lowong setelah pejabat definitifnya memasuki masa purna tugas dan adanya penataan kelembagaan. Untuk menjamin kesinambungan layanan publik, tiga asisten daerah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Per Senin (2/2/2026), Asisten Administrasi Umum Amrin Ma’ruf resmi menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas. Penunjukan tersebut menyusul pensiunnya Kepala Dindik sebelumnya, Joko Wiyono.

Selain Dindik, dua organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang masih belum memiliki pejabat definitif adalah Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar).

Posisi Kepala Dinsos kini diisi oleh Plt yang dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Nungki Hari Rachmat. Sementara jabatan Plt Kepala Dinporabudpar diemban oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Junaedi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan kekosongan jabatan tersebut merupakan konsekuensi dari penataan kelembagaan melalui perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Menurut Eko, pemerintah daerah masih mengkaji mekanisme pengisian jabatan definitif untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.

“Bapak Bupati nantinya akan mempertimbangkan apakah akan dilakukan seleksi terbuka atau melalui mekanisme mutasi terlebih dahulu. Semuanya sedang dalam tahap pembahasan untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi perangkat daerah,” ujarnya.

Penataan ini juga berkaitan dengan pemisahan struktur dinas. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya digabung, kini dipisah menjadi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat agenda pembangunan. Sementara proses penentuan pejabat definitif masih berjalan, roda pemerintahan di tiga OPD itu dipastikan tetap berjalan melalui kepemimpinan Plt. (wd)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Slot Gacor Thailand