Derap.id | Purwokerto – Rencana pendataan dan penataan lapak di kawasan Pasar Wage memicu audiensi antara Paguyuban Pedagang Pagi Pasar Wage Purwokerto (P4WP) dan DPRD Kabupaten Banyumas, Rabu (18/2/2026). Pertemuan yang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Tamu Pimpinan DPRD Banyumas itu menegaskan satu hal: konflik bukan pada setuju atau tidaknya relokasi, melainkan pada waktu pelaksanaannya.
Audiensi digelar sebagai respons atas kebijakan penataan pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Vihara. Dalam forum tersebut, P4WP menyampaikan keinginan agar tetap dapat berjualan hingga pukul 08.00 WIB sembari menjaga kebersihan dan ketertiban. Namun jika relokasi menjadi keputusan final pemerintah, pedagang meminta jaminan konkret, terutama terkait keramaian dan keberlangsungan usaha.
“Kami tidak menolak penataan. Yang kami minta adalah kepastian dan waktu yang tepat. Jangan sampai dilakukan menjelang atau saat Ramadan,” demikian substansi pernyataan sikap P4WP yang ditandatangani Ketua Nada Pratikno dan Sekretaris Andi Priyo Utomo.
Pedagang menilai Ramadan merupakan momentum peningkatan omzet, sehingga pemindahan pada periode tersebut berisiko mengganggu stabilitas ekonomi mereka. P4WP juga menyatakan terbuka terhadap opsi relokasi ke kawasan Jalan Jenderal Soedirman (Pasar Pintu Selatan) apabila diputuskan melalui musyawarah bersama.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi, menjelaskan bahwa penataan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait fungsi jalan serta aspirasi pedagang di dalam pasar yang merasa tidak memperoleh distribusi pembeli secara adil.
“Pada prinsipnya para pedagang sudah sepakat untuk pindah ke dalam pasar. Yang belum disepakati adalah waktu pemindahan,” ujar Gatot.
Ia mengungkapkan, selama ini pedagang di Jalan Vihara tidak dipungut retribusi resmi oleh pemerintah dan dikoordinasikan secara internal oleh paguyuban. Dari hasil pendataan, jumlah pedagang di Jalan Vihara tercatat 244 orang, sementara kapasitas Pasar Wage mencapai lebih dari 1.200 los.
Pemkab Banyumas juga memiliki rencana jangka panjang membenahi wajah Pasar Wage agar menghadap ke Jalan Soedirman sebagai bagian dari revitalisasi dan penguatan fungsi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat.
Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, menegaskan pihaknya memfasilitasi dialog agar kebijakan penataan berjalan humanis dan tidak menimbulkan gesekan. Menurutnya, sebagian besar pedagang memahami urgensi penataan, namun meminta kejelasan teknis, termasuk ketersediaan los, biaya sewa, dan jaminan keramaian pasar.
“Pemerintah menerima pedagang Jalan Vihara untuk masuk ke Pasar Wage. Mereka akan diperlakukan sama dengan pedagang lain, tanpa ada kelas atau perlakuan istimewa,” kata Agus.
Ia menambahkan, keputusan teknis relokasi akan diatur melalui surat keputusan bupati dan dibahas lebih lanjut oleh dinas terkait. Pemerintah juga akan melibatkan unsur Polresta dan Kodim dalam pembahasan lanjutan guna memastikan proses berjalan kondusif.
Hingga audiensi berakhir, belum ada kesepakatan final terkait waktu relokasi. Kekhawatiran pedagang mengenai jaminan keramaian pasar pascapemindahan masih menjadi isu terbuka yang akan dibahas dalam forum lanjutan.
Dengan posisi yang mulai mendekat secara prinsip namun belum bertemu pada aspek waktu, penataan Pasar Wage kini memasuki fase krusial: mencari titik temu antara pemerataan ekonomi, ketertiban ruang publik, dan keberlangsungan usaha kecil. (wd)
