Derap.id | Serang — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital menjadi kunci menghadapi tantangan transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).
Penegasan itu disampaikan Meutya dalam Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” pada rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Meutya menekankan pemanfaatan AI dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama. Pers, kata dia, tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.
“Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukan pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujarnya.
Menkomdigi mengungkapkan pemerintah bersama Dewan Pers telah merumuskan berbagai kebijakan untuk merespons disinformasi, disrupsi AI, dan krisis kepercayaan publik. Di antaranya Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik yang menegaskan AI hanya sebagai alat bantu dan tidak menggantikan peran jurnalis.
Selain itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights guna mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik dan melindungi keberlanjutan media, khususnya media lokal.
Meutya juga menyoroti dua kebijakan utama lain, yakni PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia menekankan peran media sebagai edukator publik, penguat etika digital, dan pelindung kelompok rentan dalam pemberitaan.
“Pemerintah menegaskan tata kelola AI harus berpusat pada manusia dan jurnalisme harus tetap humanis untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Menkomdigi menyatakan Kemkomdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, inklusif, dan menghormati privasi. “Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, dan publik yang cerdas memperkuat bangsa,” pungkas Meutya. (wd)
