Derap.id | Banyumas — Perubahan drastis warna dan karakter air sungai yang terjadi serentak di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) berhulu Gunung Slamet memantik kekhawatiran serius. Tim Banyumas Humanity Volunteer (BHV) dalam laporan kaji cepat (rapid assessment) yang dilakukan Sabtu (24/1/2026) menyimpulkan adanya indikasi kuat gangguan besar pada bentang alam kawasan hulu Gunung Slamet yang hingga kini belum terpetakan secara resmi.
Alam Memberi Sinyal Bahaya
Pantauan lapangan relawan di wilayah Banyumas, Purbalingga, Pemalang, hingga Tegal menunjukkan pola yang sama: air sungai berubah keruh pekat bercampur lumpur dan pasir, membawa material kayu lapuk berukuran besar, bahkan potongan pipa air bersih jenis HDPE. Tak hanya itu, pendangkalan sungai terjadi signifikan dalam waktu singkat, merusak ekosistem perairan dan meningkatkan potensi bencana lanjutan.
“Ini bukan fenomena biasa. Perubahan terjadi hampir serempak di banyak DAS. Secara ilmiah, ini mengarah pada dugaan longsoran besar atau gangguan struktural di area puncak atau hulu yang belum terdeteksi,” ujar Koordinator BHV, Ki Topo.
Dugaan Longsoran Tak Terpetakan
Material yang terbawa arus, menurut relawan, bukan sekadar hasil erosi permukaan. Kayu gelondongan lapuk dan infrastruktur pipa air bersih mengindikasikan adanya kerusakan serius di kawasan atas, yang kemungkinan berkaitan dengan longsoran atau terbentuknya bendungan alam sementara. Jika bendungan alami ini jebol, ancaman banjir bandang susulan dinilai sangat tinggi.
Situasi ini diperparah kondisi cuaca di kawasan puncak Gunung Slamet yang masih diselimuti mendung tebal dan hujan berintensitas tidak menentu. Kombinasi faktor tersebut menciptakan skenario terburuk yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa peringatan dini yang memadai.
Desakan Penutupan Wisata Air
Dalam rekomendasinya, BHV secara tegas mendesak penutupan sementara seluruh wisata air—mulai dari curug hingga wisata sungai—di aliran terdampak. Langkah ini dinilai krusial demi keselamatan publik.
“Jangan menunggu korban jiwa. Ini soal tanggung jawab negara dan pengelola wisata terhadap keselamatan manusia,” tegas Ki Topo.
Desakan ini ditujukan langsung kepada Bupati Banyumas beserta jajaran terkait, mulai dari BPBD, DLH, PUPR, DKPP, BMKG, hingga dinas pariwisata dan BUMD pengelola air. Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi mengenai penutupan total wisata air di wilayah terdampak.
Negara Didesak Hadir Lebih Cepat
BHV juga menilai respons mitigasi masih tertinggal dibanding cepatnya dinamika alam. Relawan mendesak segera dilakukan pemetaan udara menggunakan drone jarak jauh dan ketinggian tinggi untuk mengidentifikasi titik crown longsoran atau bendungan alam di puncak Gunung Slamet.
Selain itu, koordinasi pentahelix—melibatkan pemerintah, TNI-Polri, akademisi, relawan, dan sektor swasta—dinilai mutlak diperlukan untuk pertukaran data secara real-time. Tanpa itu, keputusan taktis berisiko diambil dalam kondisi minim informasi.
“Kami di lapangan hanya relawan. Tapi tanda-tanda alam ini terlalu jelas untuk diabaikan. Negara harus hadir sebelum alam ‘menagih’ dengan cara yang lebih keras,” kata salah satu relawan BHV.
Alarm Dini dari Lereng Slamet
Laporan kaji cepat ini menjadi alarm dini bahwa bencana bukan sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang sedang bergerak. Sungai-sungai telah berbicara lewat warna dan material yang mereka bawa. Pertanyaannya kini, seberapa cepat para pemangku kebijakan mampu membaca dan merespons pesan alam tersebut.
Jika peringatan ini diabaikan, sejarah mencatat, korban biasanya datang lebih dulu sebelum kesadaran menyusul. (wd)
