Derap.id || Banyumas – Forum Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (FMP2M) kembali melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi (MPG) di Kabupaten Banyumas. Program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat ini dinilai rawan penyimpangan akibat pelaksanaan yang serampangan dan sarat kepentingan bisnis.
Koordinator FMP2M, Sumbadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Bupati Banyumas untuk menyampaikan keprihatinan publik.
“Korban dari pelaksanaan yang tidak tepat bisa saja nyawa. Tapi pelaksana lebih fokus pada keuntungan. Karena itu kami merasa terpanggil untuk ikut mengawasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa aturan program sebenarnya sudah jelas, namun pelaksanaannya kerap keluar jalur dan bercampur dengan kepentingan bisnis.
“Bupati itu bapaknya masyarakat. Jangan sampai rakyat jadi korban sementara pemerintah daerah tak berdaya,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan, apabila wakil rakyat baik di tingkat DPR RI hingga DPRD ternyata ikut serta dalam pelaksanaan MBG maka pihaknya jelas akan mengetahuinya. “Pejabat negara itu dilarang ikut serta dalam program yang menggunakan anggaran negara. Jadi, ketika nanti mereka terbukti terlibat maka kami juga tidak segan-segan untuk mempertanyakan kepada KPK,” tandasnya.
Eko Purwanto, perwakilan FMP2M, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan harga menu agar sesuai dengan standar Rp10.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah.
“Pada prinsipnya kami mendukung program Presiden Prabowo. Tapi pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Forum ini lahir dari kepedulian masyarakat,” ujar Eko, Sabtu (4/10/2025) usai bertemu Bupati Banyumas, Sadewo Tri Laksono dalam agenda pembahasan persoalam distribusi MBG di Banyumas.
Ia juga mengungkapkan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat, baik dari DPR RI maupun DPRD, dalam pengelolaan dapur MPG. Menurutnya, hal ini menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat yang seharusnya mengawasi justru ikut menjadi pelaksana.
“Kami sangat prihatin. Ini ibarat jeruk makan jeruk—pengawas justru ikut bermain,” tegasnya.
FMP2M menekankan pentingnya kontrol sosial dari masyarakat agar program berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat kecil.
Isnaeni dari FMP2M turut menyoroti lemahnya standar dapur MPG yang berpotensi mencemari makanan. Ia menyebut sejumlah kasus keracunan di Banyumas diduga berasal dari dapur produksi yang tidak memenuhi syarat.
“Bagaimana mungkin satu dapur bisa masak 3.000 porsi? Proses masak yang terlalu lama membuat makanan rawan bakteri. Apalagi kalau peralatannya tidak standar, seperti lapisan besi yang bisa menimbulkan racun saat dipanaskan,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) perlu dievaluasi. Ia menyarankan agar produksi dibatasi maksimal 1.000 porsi per dapur, atau dikembalikan ke sekolah dan orang tua murid demi menjamin kualitas.
Isnaeni juga menyinggung dugaan permainan anggaran. Dari dana Rp10.000 per porsi, sekitar Rp2.000 disebut dialokasikan untuk “sehat dapur”. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya permainan dengan pemasok sehingga efisiensi biaya bisa mencapai 50 persen.
“Hitungan kami, keuntungan pengelola dapur bisa ratusan juta per bulan. Tapi kualitas makanan anak-anak justru dikorbankan,” ujarnya.
FMP2M menegaskan dukungan terhadap program nasional MPG, namun menolak segala bentuk penyimpangan di tingkat pelaksana. Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembenahan agar anggaran triliunan rupiah benar-benar sampai ke rakyat.
Bupati Banyumas Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M., mengatakan bahwa program MBG ini program nasional kebijakan Presiden, bukan program pemerintah daerah.
“Seluruh stakeholder, forkopimda, forkopimcam sudah pernah saya kumpulkan, dan meminta segera dibentuk tim dari puskesmas dan forkopimcam, untuk turut mengawasi program MBG,” ujarnya.
Menurut Sadewo, sempat terjadi kebingungan pada saat pihak Puskesmas mau mendatangi dapur MBG/SPPG, karena pemerintah daerah tidak memiliki regulasi untuk menyampaikan teguran.
Sebagai masyarakat yang mempunyai fungsi kontrol sosial, Sadewo menerima segala masukan bahkan tekanan sekalipun, tentunya dengan cara-cara yang baik.
“Silakan usulan serta masukan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada bapak Nungky Harry Rachmat selaku kasum kesra,” ujarnya.
Sadewo menambahkan, seluruh camat sudah diminta untuk koordinasi berkaitan dengan permasalahan SPPG, untuk selanjutnya kami membuat surat resmi yang ditujukan kepada pihak BGN.
“Terkait pencemaran, pihak DLH sudah saya perintahkan untuk terlibat. Sedangkan kepada koordinator SPPG, saya meminta untuk mengunggah setiap kegiatan dapurnya di medsos,” pungkasnya. (wd)
