DERAP.ID || Purwokerto – Peristiwa tragis yang merenggut nyawa pelajar putri SMK Negeri 3 Banyumas mengguncang banyak pihak. MA (17) terjatuh dari lantai 4 gedung Universitas Terbuka (UT) Purwokerto, Kamis pagi (30/7/2025).
Bukan hanya karena korban masih remaja dan berada dalam lingkungan pendidikan, tetapi juga karena kuatnya dugaan bahwa insiden ini bisa dicegah jika saja aspek keselamatan menjadi prioritas.
Tokoh masyarakat sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Eddy Wahono, menegaskan bahwa tragedi ini tidak bisa dilabeli sebagai “kecelakaan biasa”.
Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa gedung yang belum sepenuhnya rampung secara infrastruktur, seharusnya belum boleh digunakan—apalagi untuk kegiatan besar seperti peresmian.
“Tidak adanya pagar pengaman, larangan masuk, ataupun peringatan visual yang jelas menunjukkan bahwa ada kelalaian serius dari pihak pengelola gedung. Ini bentuk pembiaran terhadap potensi bahaya yang sangat nyata,” ujar Eddy.
Eddy menyebut tragedi ini sebagai potret kegagalan sistemik dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan, di mana kepatuhan terhadap standar keselamatan sering kali dikesampingkan demi mengejar target seremoni atau pencitraan kelembagaan.
Lebih jauh, Eddy mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan menyeluruh terhadap kejadian ini.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada staf pelaksana atau panitia kegiatan, melainkan harus menyasar level manajemen yang bertanggung jawab dalam mengizinkan penggunaan ruang tersebut.
“Penyidikan harus menyeluruh. Ada sistem dan otoritas yang memberi izin atas penggunaan ruang yang belum aman. Kita tidak bicara tentang satu kesalahan teknis, tapi kegagalan pengelolaan risiko yang berujung pada hilangnya nyawa,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi standar keselamatan seluruh kampus UT, mengingat ini adalah institusi pendidikan tinggi negeri yang dibiayai oleh APBN.
Tak hanya itu, Eddy meminta Komisi V DPR RI ikut mengawasi kualitas pembangunan infrastruktur dan penggunaan anggaran di UT Purwokerto.
Tragedi ini, kata Eddy, harus menjadi pembelajaran nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pembangunan gedung, terutama di sektor pendidikan, menjadi langkah penting agar tidak ada lagi nyawa yang melayang karena abainya perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur.
“Kita tidak bisa menunggu tragedi berikutnya. Perlu tindakan tegas, reformasi sistem pengelolaan kampus, dan pemulihan kepercayaan publik. Ini bukan hanya soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi,” tutupnya. (Widhi)
