Derap.id | Purwokerto — Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berujung pada pengamanan tujuh pejabat pemerintah daerah, termasuk Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman. Ketujuh orang tersebut dibawa ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas, Jumat (13/3/2026) malam.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari operasi senyap KPK yang sebelumnya menjaring puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, sebanyak 26 pejabat daerah diperiksa secara intensif di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.
Syamsul tiba di markas kepolisian sekitar pukul 16.15 WIB menggunakan sebuah bus bersama sejumlah pejabat lainnya. Rombongan tidak menggunakan kendaraan dinas maupun mobil pribadi. Selain bus utama, tim penyidik KPK juga terlihat datang dengan beberapa kendaraan operasional yang langsung memasuki area Mapolresta.
“Ada sejumlah orang di dalam bus tersebut,” ujar seorang anggota polisi di lokasi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pemeriksaan berlangsung selama hampir lima jam. Sekitar pukul 21.00 WIB, Syamsul terlihat keluar dari Gedung Satreskrim mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu sejak sore, ia langsung memasuki mobil Daihatsu Xenia hitam bernomor polisi F 1203 GBK sebelum diberangkatkan menuju Jakarta menggunakan transportasi kereta api.
Informasi yang beredar menyebutkan, dari puluhan pejabat yang diperiksa, tujuh orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. Sementara sekitar 20 pejabat lainnya dipersilakan kembali ke Cilacap menggunakan kendaraan pribadi maupun bus pariwisata.
Puluhan Pejabat Pemkab Ikut Diperiksa
Selain bupati, pemeriksaan juga menyasar pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cilacap. Di antara mereka terdapat Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono.
Seorang sumber di lokasi menyebut pejabat yang diperiksa berasal dari hampir seluruh OPD di Pemkab Cilacap, termasuk jajaran asisten daerah.
“Setahu saya hampir seluruh OPD, termasuk asisten dan Sekda,” ujar seorang sumber yang mengaku sebagai sopir salah satu kepala OPD yang turut diperiksa.
Sadmoko sempat terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB, namun tidak memberikan komentar kepada awak media yang menunggu di luar gedung.
Sepanjang proses pemeriksaan, situasi di area Polresta Banyumas terpantau tertutup. Hingga sekitar pukul 20.45 WIB, belum ada pejabat lain yang terlihat keluar dari gedung pemeriksaan, sementara puluhan jurnalis tetap menunggu perkembangan di lokasi.
Kantor Sekda Cilacap Disegel
Sejalan dengan operasi tersebut, KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di kompleks Pemerintah Kabupaten Cilacap. Salah satunya ruang kerja Sekretaris Daerah di kantor Setda Cilacap.
Pita penyegelan berwarna putih bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK – Jumat, 13 Maret 2026” terlihat terpasang di pintu ruang kerja tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan operasi tangkap tangan dilakukan saat sejumlah pejabat tengah menggelar rapat di lingkungan Sekretariat Daerah.
KPK Konfirmasi OTT
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah. Ia juga mengonfirmasi bahwa Bupati Cilacap termasuk pihak yang diamankan.
“Benar,” kata Fitroh singkat saat dikonfirmasi.
Namun hingga kini KPK belum merinci kronologi penindakan, barang bukti yang diamankan, maupun pasal yang disangkakan. Lembaga antirasuah itu menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung dan informasi resmi akan disampaikan dalam waktu dekat. (wd)
