Derap.id | Internasional – Langit dunia seperti sedang menahan napas. Dari parit-parit di Eropa Timur hingga gurun panas Timur Tengah, bara konflik tak lagi sekadar percikan. Ia menyala, membesar, dan memantik satu pertanyaan yang makin sering terdengar di ruang-ruang diskusi geopolitik: bagaimana nasib Indonesia jika Perang Dunia Ke-3 benar-benar meletus?
Serangan udara terbaru Israel ke wilayah Iran—yang mengguncang Teheran dan memicu sirene peringatan di kota-kota Israel—menjadi babak baru eskalasi yang mengkhawatirkan. Dunia kembali dihadapkan pada risiko konflik terbuka antarnegara dengan jejaring aliansi militer yang saling terkait. Dalam lanskap seperti ini, tak ada negara yang benar-benar kebal.
Namun di tengah kecemasan global, sejumlah wilayah disebut-sebut relatif aman jika perang dunia pecah. Laman Express mencantumkan kawasan seperti Antartika, Argentina, Bhutan, Cile, Fiji, Greenland, Islandia, Indonesia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Swiss, hingga Tuvalu sebagai lokasi yang dinilai memiliki risiko lebih kecil terhadap keterlibatan langsung.
Nama Indonesia ada di sana.
Warisan “Bebas dan Aktif”
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih jalur yang tidak lazim di tengah dunia yang terbelah oleh blok kekuatan. Pada 1948, Presiden pertama RI, Soekarno, menegaskan politik luar negeri Indonesia sebagai “bebas dan aktif”—tidak memihak blok mana pun, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Sikap ini kemudian mengkristal dalam peran Indonesia di Gerakan Non-Blok, sebuah forum negara-negara yang menolak terseret dalam rivalitas militer global era Perang Dingin.
Secara historis, posisi ini memberi Indonesia ruang manuver diplomatik. Tidak terikat pakta pertahanan tertentu berarti kecil kemungkinan terseret otomatis dalam konflik bersenjata antarblok. Dalam teori geopolitik klasik, negara non-blok memiliki peluang lebih besar menghindari keterlibatan langsung.
Namun, dunia 2026 bukanlah dunia 1960-an.
Prabowo dan Realisme Baru
Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, secara terbuka mengingatkan ancaman Perang Dunia Ketiga saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, 2 Februari 2026. Ia mengisahkan perbincangan dengan para kepala negara dalam forum World Economic Forum di Davos, Swiss—bahwa keresahan atas perang global bukan lagi wacana pinggiran.
Prabowo menegaskan garis yang sama: bebas-aktif, non-aligned, tidak ikut pakta militer mana pun.
“Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ujarnya, menegaskan filosofi diplomasi yang menempatkan persahabatan global sebagai benteng pertama pertahanan nasional.
Namun di balik idealisme itu, ada nada realisme yang tajam. “Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Nobody is going to help us.”
Pernyataan itu menyentuh inti persoalan: netralitas bukan jaminan keselamatan mutlak.
Aman Secara Militer, Rentan Secara Ekonomi
Secara geografis, Indonesia memang tidak berada di pusat konflik Eropa maupun Timur Tengah. Tidak ada pangkalan militer asing permanen dalam skala besar seperti di sejumlah negara lain. Ini mengurangi kemungkinan menjadi target awal serangan langsung.
Tetapi Perang Dunia Ke-3, jika terjadi, hampir pasti tidak hanya berbentuk invasi fisik. Ia bisa berupa perang siber, blokade ekonomi, sabotase rantai pasok, hingga krisis energi dan pangan global.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional. Jalur pelayaran seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara adalah nadi ekonomi. Jika jalur global terganggu, dampaknya akan terasa di dapur rakyat: harga pangan naik, bahan bakar tersendat, industri terpukul.
Krisis global juga bisa memicu gejolak nilai tukar, pelarian modal, dan tekanan fiskal. Dalam perang modern, ekonomi sering menjadi medan tempur pertama.
Ancaman di Perbatasan dan Laut
Indonesia memang non-blok, tetapi ia berada di kawasan Indo-Pasifik—arena strategis rivalitas kekuatan besar. Ketegangan Laut China Selatan, misalnya, selalu menjadi variabel sensitif.
Jika perang global meluas dan melibatkan kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia bisa terdorong ke posisi dilematis: menjaga netralitas sambil melindungi kedaulatan wilayah, terutama di perairan utara Natuna.
Dalam skenario ekstrem, tekanan diplomatik untuk berpihak bisa datang dari berbagai arah. Netralitas menuntut ketegasan, bukan sekadar pernyataan.
Kekuatan Internal Jadi Penentu
Dalam situasi global yang memanas, keamanan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sikap luar negeri, tetapi oleh kekuatan dalam negeri: ketahanan pangan, cadangan energi, kemampuan pertahanan siber, kesiapan militer, hingga stabilitas sosial-politik.
Perang dunia seringkali memicu disinformasi, polarisasi, dan ketegangan domestik. Jika fondasi internal rapuh, ancaman eksternal lebih mudah menembus.
Di sinilah pesan Prabowo menemukan relevansinya: Indonesia harus siap berdiri sendiri. Non-blok bukan berarti pasif. Ia menuntut kemandirian strategis.
Di Antara Harapan dan Kewaspadaan
Daftar negara “paling aman” dari kemungkinan Perang Dunia III memang memberi secercah optimisme. Namun sejarah menunjukkan, perang besar jarang berjalan sesuai skenario awal. Konflik lokal bisa menjalar cepat, melibatkan aliansi dan kepentingan lintas benua.
Indonesia mungkin relatif aman dari bom yang jatuh langsung. Tetapi gelombang kejut ekonomi, politik, dan sosial bisa tetap menghantam.
Maka pertanyaannya bukan sekadar: apakah Indonesia akan ikut berperang?
Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: seberapa siap Indonesia menghadapi dunia yang terbelah?
Dalam dunia yang kian tak pasti, netralitas adalah strategi. Tetapi kesiapsiagaan adalah keharusan. Dan di tengah langit global yang memanas, Indonesia berdiri di persimpangan—mengandalkan warisan diplomasi lama, sambil dituntut membangun daya tahan baru. (wd, dari berbagai sumber)
