Derap.id | Banyumas, OPINI – “DIBAGI RATA, LUNAS,” tulis Agus Mukti di beranda Facebook, Minggu pagi (25/1/2026). Sebuah kalimat pendek, tapi seperti palu yang menghantam kesadaran kolektif. Ringkas, getir, dan terasa profetik. Sebab ketika keserakahan dirayakan oleh segelintir orang, alam tak pernah memilih korban—semua kebagian, semua menanggung, semua “lunas.”
Banjir bandang yang menerjang kawasan sekitar Gunung Slamet belakangan ini kerap direduksi menjadi sekadar akibat cuaca ekstrem. Narasi yang nyaman, aman, dan politis. Hujan deras dijadikan kambing hitam, seolah langit adalah satu-satunya tersangka. Padahal, bencana jarang lahir dari satu sebab. Ia adalah akumulasi dosa ekologis yang ditumpuk pelan-pelan, lalu runtuh dalam satu waktu.
Curah hujan tinggi tidak otomatis menjadi petaka bila hutan tetap tegak menjaga tanah. Air tidak akan berubah menjadi monster bila perbukitan tidak dikuliti, dikeruk batu, pasir, dan tanahnya. Sungai tidak akan meluap membawa lumpur dan gelondongan kayu bila hulunya tidak diperkosa oleh pembalakan, tambang, dan pertanian liar.
Di lereng dan kawasan penyangga Gunung Slamet, kita menyaksikan paradoks pembangunan: hutan PERHUTANI berubah menjadi bangunan permanen, hotel, penginapan, rumah makan, dan pariwisata buatan—sementara daya dukung alam dibiarkan menipis. Alam diperas, dihitung, dikalkulasi, dan diperas lagi sebagai komoditas ekonomi, tanpa jeda untuk memulihkan diri.
Maka ketika air turun dari langit, ia tak lagi menemukan tanah yang mampu menyerap, akar yang mampu menahan, dan hutan yang mampu meredam. Yang tersisa hanyalah jalur-jalur luka, mengarah ke permukiman, sawah, jalan, dan ruang hidup warga.
Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, hingga Brebes sejatinya berada di satu ekosistem nasib. Gunung Slamet bukan sekadar latar geografis, tetapi jantung ekologis yang menentukan hidup-mati wilayah sekitarnya. Jika jantung itu terus diperas, dirusak, dan dieksploitasi, maka yang runtuh bukan hanya lereng—melainkan masa depan.
Sebelum bencana yang lebih besar datang, yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan darurat dan konferensi pers. Yang mendesak adalah introspeksi kolektif:
– Pemerintah yang berani meninjau ulang izin-izin rakus.
– Aparat yang tegas pada perusakan lingkungan.
– Warga yang tak lagi permisif pada eksploitasi liar.
– Dan kesadaran bahwa alam bukan mesin ATM yang bisa ditarik tanpa batas.
Gunung Slamet bukan hanya “potensi”. Ia bukan sekadar angka dalam APBD, bukan sekadar destinasi, bukan sekadar komoditas. Ia adalah penyangga kehidupan. Ketika ia disakiti, balasannya bukan dendam—melainkan hukum alam yang bekerja tanpa kompromi.
DIBAGI RATA, LUNAS.
Keserakahan mungkin dinikmati segelintir, tetapi bencana selalu dibayar bersama.
Slaman Slumun Slamet —yang tersembunyi tak selalu terlihat, namun ketika ia bergerak, tak ada yang bisa menghindar. (wd)
