Derap.id | Banyumas – Postingan Facebook dari akun Jems Jhon viral pada Rabu (7/1/2026) usai mengunggah dugaan kasus pemukulan terhadap remaja IPNU Kauman di kompleks Masjid Baitul Mukmin, Sokaraja Tengah, Banyumas, saat persiapan pengajian Rajaban. Unggahan itu menyertakan foto bertuliskan “DICARI KEBERADAAN ORANG INI!!” dengan narasi provokasi dan intimidasi oleh 5–7 orang yang disebut “preman berkedok ormas.”
Dalam keterangan, Jems menuliskan dua terduga peran utama: pria berbaju pink diduga melakukan pemukulan, dan pria bertopi hitam berbaju abu-abu diduga melakukan intimidasi. Ia juga menyinggung adanya identitas bertuliskan “PWI Ls” yang dipakai salah satu orang dalam video, yang memicu spekulasi publik di kolom komentar.
Ratusan komentar netizen mengalir, sebagian bernada kecaman keras. Salah satunya dari akun Nur Arif yang menyebut pelaku “binatang” dan mendoakan hukuman seberat-beratnya. Komentar itu memperlihatkan temperatur emosi publik yang memuncak di ruang digital.
Menanggapi komentar netizen, Jems menegaskan bahwa pengajian Rajaban telah rutin digelar remaja IPNU/IPPNU Kauman selama puluhan tahun, dan peserta yang terlibat masih di bawah umur. Ia menyatakan tak memahami motif sekelompok orang yang mendatangi masjid dan mencoba membubarkan acara.
Di tengah derasnya reaksi, Jems menambahkan klarifikasi bahwa proses hukum sudah berjalan. “Alhamdulillah sudah ada proses hukum, tinggal menunggu panggilan Polsek setempat,” tulisnya. Pernyataan itu dikuatkan komentar dari netizen lain, Nur Arif, yang bahkan mendorong hukuman tegas.
Kapolsek belum memberikan pernyataan resmi di ruang publik. Namun, informasi dari pengunggah menyebut laporan telah diterima dan kini memasuki tahap pemanggilan saksi/terlapor di tingkat kepolisian sektor.
Kasus ini mengingatkan bahwa ketegangan di akar rumput yang melibatkan ruang ibadah dan kelompok muda, ketika bertemu amplifikasi media sosial, dapat berubah menjadi pengadilan opini yang berisiko mendahului proses hukum. Di sinilah peran penegak hukum diuji dalam meredakan emosi publik, memeriksa fakta lapangan, dan memastikan keadilan berjalan tanpa intimidasi maupun stigmatisasi kolektif.
Di sisi lain, reaksi netizen menunjukkan hal penting bahwa masyarakat menolak kekerasan di ruang publik—lebih-lebih di masjid dan kepada anak muda. Penolakan itu adalah modal sosial, selama tak bergeser menjadi justifikasi ujaran kebencian yang memperkeruh panggung koreksi.
Yang paling mendesak kini bukan sekadar “menghakimi orang di video”, tetapi menemukan kebenaran peristiwanya, mengukur proporsionalitas respons, dan memastikan perlindungan bagi korban yang masih di bawah umur, sesuai koridor hukum yang berlaku. (wd)
