Derap.id | Banyumas — Kepala Desa Klapagading Kulon, Karsono, mengungkap alasan pemberhentian sejumlah perangkat desa. Didampingi penasihat hukum H. Djoko Susanto, SH, ia menegaskan langkah itu diambil bukan secara sepihak, melainkan setelah peringatan administratif dan surat klarifikasi berulang diabaikan.
Karsono memaparkan dugaan SPJ program ketahanan pangan 2023 senilai Rp50 juta untuk 40 ekor kambing yang dikelola AS (Kaur Perencanaan), namun tak pernah diserahkan, sementara sebagian penerima manfaat belum menerima kambing. Pada 2024, anggaran Rp65 juta untuk budidaya melon oleh NA disebut tidak pernah terlaksana.
Program SDGs Desa 2023 (Rp40 juta) yang dijalankan JR (Kasi Pemerintahan) juga tanpa laporan kegiatan maupun SPJ.
Di sektor aset, DF (Kadus 3) diduga menjual sawah kas desa 2020–2023 tanpa laporan hasil. DF juga menjadi pelaksana pembangunan masjid di Balai Desa dari dana yayasan Rp140 juta dan iuran RT, namun menyisakan utang material Rp35 juta, yang akhirnya dibayar desa di luar APBDes, menyebabkan defisit Rp35 juta.
Berita terkait:
Birokrasi atau Intervensi? Rotasi Sekdes Klapagading Kulon Masih Tertahan
Sekdes ES disebut menerima sewa kios, aula, dan layanan ambulans desa, tetapi tanpa pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. “Ke mana uangnya tidak jelas,” kata Karsono.
Karsono turut menyoroti disiplin kerja yang merosot, termasuk Bendahara RM yang hanya berkantor 09.00–10.30 lalu tidak lagi masuk, serta RT yang pergi ke luar negeri sebulan tanpa izin.
Namun alasan paling mendasar, menurut Karsono, adalah dugaan bahwa sejumlah perangkat desa memobilisasi aksi menggulingkan pemerintahan desa yang sah pada November 2023, yang ia sebut sebagai upaya delegitimasi pemerintahan desa.
“Langkah ini demi menyelamatkan tata kelola desa, transparansi anggaran, dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini menutup tahun dengan pesan kuat bahwa desa butuh administrasi bersih, anggaran transparan, dan etika pemerintahan yang tegak. (wd)
