Derap.id | Banyumas – Di balik tembok tebal Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas, peringatan Natal 2025 hadir bukan hanya sebagai ritual tahunan, melainkan penanda harapan yang terukur, Kamis (25/12/2025). Pada momen sakral ini, negara menunaikan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Kristen melalui pemberian Remisi Khusus Natal, sebuah instrumen yang sering disalahpahami sebagai sekadar potongan masa pidana. Di Banyumas, remisi ditegaskan sebagai “cermin perilaku” sekaligus “bahan bakar pembinaan”.
Tahun ini, dua WBP Kristen menerima remisi masing-masing selama satu bulan. Angkanya kecil, tetapi maknanya tidak sesempit statistik. Di sistem pemasyarakatan, remisi adalah output dari akumulasi disiplin: pemenuhan syarat administratif, evaluasi substantif, dan penilaian objektif atas rekam jejak pembinaan. Artinya, hak ini tidak datang dari belas kasihan, melainkan dari parameter yang dapat diverifikasi.
Kepala Rutan Kelas IIB Banyumas, Anggi Febiakto, menempatkan remisi dalam kerangka yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian integral dari sistem pembinaan pemasyarakatan, bukan diskon hukuman.
“Remisi merupakan hak narapidana yang diberikan berdasarkan penilaian objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, remisi menjadi sarana pembinaan untuk mendorong warga binaan terus berperilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta mempersiapkan diri agar siap kembali dan diterima oleh masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu mengandung dua penekanan penting. Pertama, remisi adalah insentif berbasis perilaku baik—bukan hadiah simbolik. Kedua, ada dorongan transparansi yang eksplisit: WBP diminta proaktif bertanya kepada petugas untuk mengawal haknya, demi mencegah misinformasi dan menutup celah spekulasi yang kerap beredar di isu-isu remisi.
Di ruang pembinaan, momen Natal menjadi jeda reflektif yang berorientasi ke depan. Perayaan iman di dalam rutan memuat agenda psikologis: pengakuan kesalahan, penguatan komitmen moral, dan rekonstruksi identitas sosial. Natal dimaknai sebagai ruang penyesalan yang produktif, bukan sekadar nostalgia kebebasan.
Salah satu penerima remisi, Y (35), menarasikan pengalaman itu dengan ketulusan yang matang. Bukan euforia bebas lebih cepat, melainkan kesadaran untuk “lahir ulang” sebagai pribadi yang siap kembali ke ruang publik.
“Remisi ini menjadi harapan dan penyemangat bagi saya untuk terus memperbaiki diri, menjalani pembinaan dengan lebih serius, serta mempersiapkan diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat,” katanya.
Di luar kutipan itu, tersimpan realitas yang lebih subtil: pembinaan di rutan bukan hanya mengurung tubuh, melainkan menguji konsistensi perubahan. Remisi menjadi indikator bahwa perubahan itu mulai terbentuk—minimal di dua individu yang mampu membuktikannya lewat perilaku dan kepatuhan program.
Di tingkat institusi, Rutan Kelas IIB Banyumas menggunakan momen Natal sebagai medium pedagogi hukum dan etika sosial. Harapannya jelas: remisi tidak berhenti sebagai angka di SK, melainkan menjadi jembatan reintegrasi sosial yang lebih mulus. Pesannya pun tegas: WBP Nasrani diharapkan kembali sebagai pribadi taat hukum, bertanggung jawab, dan berguna bagi keluarga maupun lingkungan sosial setelah selesai menjalani masa pidana.
Di tengah hiruk-pikuk perayaan Natal di ruang publik, ada Natal lain yang berlangsung sunyi namun substantif—Natal yang menandai proses perbaikan manusia dalam ukuran bulan remisi, lembar evaluasi perilaku, dan tekad yang diucapkan tanpa pengeras suara. Di Banyumas, Natal 2025 di rutan bukan hanya perayaan, tetapi juga pernyataan: bahwa pembinaan sejati selalu tentang perubahan yang bisa diuji, bukan yang sekadar diumumkan. (wd)
