DERAP.ID || Madiun – Sejumlah warga di Kelurahan Mlilir Kabupaten Madiun yang selama ini menempati bidang tanah di bekas jalur kereta api Madiun – Ponorogo sontak ‘ resah ‘ . Mereka langsung melakukan rapat bersama dan berkoordinasi dengan Ketua Paguyuban Mayapada Pinasthi yakni Darmianto merespon munculnya surat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Mlilir Kabupaten Madiun yang diduga dari KAI Daop 7 Madiun yang berisi permintaan salinan SPPT PBB tahun 2024 kepada sejumlah warga yang tanahnya berbatasan langsung dengan aset KAI (Persero) . Sejumlah warga yang ditemui oleh media ini mengaku kaget dan mempertanyakan serta menyatakan menolak atas surat dari KAI Daop 7 Madiun tersebut.
Ketua Umum Paguyuban Mayapada Phinasti Darmianto atau yang akrab dipanggil Oon yang selama ini menaungi para penghuni tanah exs jalur kereta api jurusan Madiun – Ponorogo terlihat langsung merespon dan bersama Penasehat Hukum/Pengacara Rossyh Pamudji, SH, MH datang ke Mlilir menemui perwakilan warga pada Kamis,16 Mei 2024 . Mereka tampak melakukan dialog dan menyikapi atas munculnya surat dari KAI Daop 7 Madiun tersebut tertanggal 13 Mei 2024
” Saya selaku ketua umum Mayapada Pinasthi bersama Pengacara sudah bertemu dan membahas terkait surat dari KAI ini dan kami akan mempertanyakan isi surat yang dimaksud. Apa alasan KAI Daop 7 Madiun berkirim surat seperti ini dan ini sejumlah warga anggota kami sudah menyatakan menolak atas isi surat yang dimaksud ” ,Kata Darmianto dengan tegas kepada media ini. Lebih lanjut dikatakan oleh Darmianto bahwa dirinya sudah berpesan kepada anggotanya jika ada pihak dari KAI menghubungi agar langsung menghubungi dirinya selaku Ketua Paguyuban Mayapada Pinasthi. Menurut Darmianto bahwa terkait tanah yang sudah ditempati warga puluhan tahun tersebut adalah tanah milik negara yang sudah lama ditelantarkan dan atas dasar apa kalau KAI bertujuan ingin menguasai ?
Usai dialog, perwakilan warga penghuni tanah exs jalur kereta api tersebut menemui Kepala Kelurahan Mlilir Ali Sofyan untuk menanyakan perihal surat dari KAI Daop 7 Madiun tersebut.
” Iya betul ada surat dari KAI yang ditujukan kepada saya, tapi surat tersebut akhirnya saya sampaikan kepada ketua RT. Mestinya menyangkut hal ini pihak KAI berkoordinasi dengan Bupati terlebih dahulu. Saya tidak berani memberikan salinan sppt pbb dari sejumlah warga seperti isi surat tersebut “, Kata Kepala Kelurahan Mlilir Ali Sofyan kepada perwakilan warga diruangannya.
Sementara itu Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Kuswardojo, yang dikonfirmasi oleh media ini via Whatsapp terkait apa betul surat tersebut dari KAI Daop 7 Madiun , mengatakan akan mengonfirmasi ke Unit Terkait, namun hingga berita ini ditayangkan belum memberikan pernyataan atau tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan oleh media ini. (Jhon)
