Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Telah Menyelamatkan Uang Negara Sebesar 7,8 Miliar

DERAP.ID||Tanjung Perak,- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya Ricky Anas Setiawan S.H, Juga Mengatakan, Bahwa Pihaknya Telah Menyelamatkan Uang Negara dengan mencapai Milyaran Rupiah dari Penanganan Perkara Pidana Khusus (Pidsus) atau Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Pidana Khusus dengan selama kurun waktu di bulan Januari sampai Bulan Desember 2023, Kejari Tanjung Perak Telah Berhasil Untuk Mengembalikan Uang Negara dengan Sebesar Rp 7,8 miliar.

Kami tidak hanya untuk melakukan Tindakan Hukuman kepada Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Tapi Kami Tetap berkewajiban Supaya Para Pelaku untuk Mengembalikan Uang Milik Negara.

Jumlah yang diperoleh setelah Para Pelaku Ditangkap Supaya Untuk Mengembalikan Uang Negara dengan hasil Tindak Pidana Korupsi.

Lima yang sudah kami eksekusi ini sudah mendapatkan penetapan Hukum tetap atau inkrahc, bahkan yang masih Proses dalam Sidang juga sudah mengambalikan uang pengganti,” Ujar Ricky Setiawan dihadapan awak media DERAP.ID Pada Hari Jum’at (29/12/2023).

Dengan adanya Pengembalian Untuk Kerugian Negara ini, Pelaku Korupsi Akan Mendapatkan Keringanan Hukuman.

“Untuk Hukuman tidak, tapi menjadi salah satu hal yang pasti dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa nantinya,” terang Ricky.

Maka Pidsus Kejari Tanjung Perak dengan kondisi saat ini berhasil Meraih Juara Pertama Dalam Perkara Penanganan Korupsi.
“Prestasi ini pasti akan terus selalu ditingkatkan untuk lebih baik lagi,” jelasnya.

Dari Penanganan Perkara Pidana khusus Selama kurun waktu di Bulan Januari sampai Bukan Desember – 2023,

Kejari Tanjung Perak beberapa kali juga selalu menangani kasus korupsi terkait kredit macet dari Bank Jatim.

Kejari Tanjung Perak sendiri akan melakukan kerjasama MoU dengan Bank Jatim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan semua orang.

Perkara ini akan melibatkan semua orang, jadi kami ini melakukan untuk pendampingan Supaya agar tidak terjadi suatu tindak pidana korupsi,” Ujarnya.
(@budi_rht DERAP.ID)