Derap.id | Purwokerto — Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memperkuat kolaborasi strategis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Jawa Tengah dan Unsoed sekaligus peresmian Pusat Studi Kepolisian di kampus Unsoed, Purwokerto, Kamis (5/3/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun pemolisian berbasis riset (evidence-based policing) dengan melibatkan kekuatan akademik perguruan tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.
Rektor Unsoed menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Polri dan menegaskan komitmen kampus untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi kepolisian.
“Pusat Studi Kepolisian ini kami harapkan menjadi wadah sinergi antara kepakaran akademik dan tugas-tugas kepolisian dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat,” ujar Rektor Unsoed.
Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, Unsoed juga mendedikasikan kepakaran sejumlah guru besar untuk berkolaborasi langsung dengan aparat kepolisian, terutama para Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beberapa akademisi yang dilibatkan antara lain Prof. Farid, pakar pemuliaan tanaman yang akan menjadi rujukan bagi personel Polri dalam konsultasi terkait persoalan pertanian guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Kemudian Prof. Norman, ahli perikanan yang akan mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan pesisir.
Sementara itu, kontribusi dalam pengembangan kebijakan strategis dan penguatan sumber daya manusia akan didukung oleh Prof. Kuat, ahli hukum yang juga Wakil Rektor Bidang SDM, serta Hantoko dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjabat Wakil Rektor Bidang Perencanaan.
Kolaborasi tersebut, menurut pihak kampus, diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis nasional yang melibatkan kepolisian melalui pendekatan berbasis riset dan ilmu pengetahuan.
Dengan ekosistem akademik yang kuat—menaungi 12 fakultas serta sekitar 35.000 mahasiswa—Unsoed yang kini berusia 63 tahun dinilai menjadi mitra strategis bagi Polri dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peresmian pusat studi di Purwokerto juga menjadi bagian dari langkah nasional Polri dalam membangun jejaring akademik ilmu kepolisian. Secara nasional, Polri menargetkan pembentukan 74 Pusat Studi Kepolisian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama dengan sejumlah universitas.
Pada tahap awal, pusat studi tersebut diluncurkan di empat perguruan tinggi, yakni Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, dan Universitas Negeri Semarang.
Pada hari yang sama, penandatanganan dan peluncuran PKS juga dilaksanakan di Biro SDM Polda Metro Jaya bersama sejumlah perguruan tinggi mitra, yakni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Krisnadwipayana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Borobudur, Universitas Bangka Belitung, dan Universitas Gadjah Mada.
Wakil Kepala Polri, Dedi Prasetyo, menyampaikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang terlibat dalam pengembangan ekosistem ilmu kepolisian di Indonesia.
“Atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para rektor dan seluruh civitas academica atas prakarsa, komitmen, dan kerja keras dalam mewujudkan Pusat Studi Kepolisian ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ilmu kepolisian kini berkembang sebagai disiplin ilmu lintas bidang yang semakin penting dalam menjawab dinamika sosial dan transformasi pola pemolisian di masyarakat.
“Ilu kepolisian telah berkembang menjadi disiplin ilmu antarbidang yang esensial sebagai fondasi teoretis dalam menanggapi dinamika sosial serta perubahan pola pemolisian di masyarakat,” kata Dedi.
Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah pejabat Polri, antara lain Chrysnanda Dwilaksana, Irjen Pol Susilo Teguh Raharjo, Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono, serta Kombes Pol Eko Wagiyanto. Hadir pula jajaran kepolisian kewilayahan termasuk Kapolresta Banyumas dan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah.
Selain memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, penguatan ekosistem ilmu kepolisian juga dilakukan di internal Polri melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang telah mengembangkan sejumlah pusat studi strategis, seperti pusat studi Polmas, anti-korupsi, terorisme, keamanan lalu lintas, siber, hingga pengembangan sumber daya manusia.
PTIK juga dijadwalkan meluncurkan tujuh pusat studi baru pada 10 Maret 2026, antara lain Pusat Studi Teknologi Kepolisian, Forensik Kepolisian, Internasional Kepolisian, Keamanan Nasional, Pelayanan Perempuan dan Anak, Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik, serta Intelijen Kepolisian.
Melalui sinergi dengan perguruan tinggi, Polri optimistis pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset dan kolaborasi lintas sektor akan mampu melahirkan strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih adaptif dan humanis, sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (wd)
