Derap.id | Purwokerto – Sabtu pagi (27/12/2025), Klinik Hukum Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) Purwokerto menerima kedatangan seorang ayah yang langkahnya tak hanya membawa berkas, tetapi juga luka batin yang masih menganga. Irwan Subekti datang meminta perlindungan dan pendampingan hukum bagi putrinya, Zana Salsabila Nurkarirma (16), seorang pelajar yang masa depannya kini terasa terancam oleh kabar penetapan tersangka yang ia yakini prematur.
Dua belas hari sebelumnya, 15 Desember 2025, Jalan Raya Soepardjo Rustam di Sokaraja menjadi panggung tragedi yang mematahkan dua keluarga sekaligus. Zana, yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan sahabatnya, Latifa Fawwas Solekha (16), sebagai pembonceng, mengalami kecelakaan lalu lintas. Irwan menegaskan, kecelakaan itu bukan penentu akhir dari nyawa Latifah. Menurutnya, korban justru meninggal setelah tergilas roda truk tangki gas elpiji yang melintas di lokasi kejadian—detail yang, di mata Irwan, luput dari narasi tunggal “kelalaian pengendara”.
“Anak saya juga korban,” katanya lirih, namun penuh keyakinan, saat menyampaikan keterangannya. Suaranya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena beratnya tekanan yang ia saksikan menimpa anaknya. Sebagai orang tua, ia terpukul. Sebagai warga negara, ia merasa keadilan belum menyentuh seluruh fakta.
Irwan bahkan menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden, Kapolri, Kapolda, hingga Kapolresta Banyumas, meminta negara menimbang ulang status hukum putrinya, bukan sekadar lewat pasal, tetapi lewat pemahaman utuh atas peristiwa dan kondisi psikologis anak di bawah umur. Ia baru mengetahui kabar penetapan tersangka pada hari ia mendatangi klinik hukum itu.
Namun, dua realitas saling bersilang. Di ruang yang sama, kuasa hukum Peradi SAI Purwokerto, H. Djoko Susanto, SH—akrab disapa Djoko Kumis—membenarkan bahwa pihaknya menerima permohonan pendampingan dari Irwan, termasuk informasi awal yang menyebut Zana telah ditetapkan sebagai tersangka.
Djoko menegaskan akan mengawal hak-hak hukum anak di bawah umur, mengacu pada fakta yang mereka pelajari: bahwa kematian korban diduga terjadi akibat tergilas truk tangki gas elpiji, bukan semata karena kesalahan tunggal anak yang mengendarai sepeda motor.
“Kami akan memperjuangkan perlindungan hukum yang adil bagi anak di bawah umur,” tegas Djoko.
Di sisi lain, kepolisian Polresta Banyumas memberikan bantahan yang sama kuatnya. Kanit Gakkum Satlantas, Iptu Metri Zul Utami, SPsi, menyatakan bahwa proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan dan pendalaman. Ia menekankan bahwa belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.
Lebih jauh, Metri menuturkan bahwa Zana telah dijadwalkan bertemu psikolog pada hari yang sama, dengan pendampingan psikologis yang dikoordinasikan bersama UPTD PPA dan psikolog profesional—bukti bahwa aspek kejiwaan anak tidak diabaikan oleh penyidik.
“Semuanya masih berproses, belum ada apa-apa,” ujar Metri.
Tragedi ini menempatkan keadilan di titik nadir, saat norma hukum harus berjalan seiring empati, bukan menggantikannya. Di satu sisi, keluarga korban yang kehilangan nyawa; di sisi lain, seorang ayah yang takut putrinya kehilangan masa depan sebelum fakta diselesaikan. Ini bukan hanya soal siapa yang bersalah, tetapi bagaimana negara membaca peristiwa yang melibatkan anak, trauma, dan ruang keadilan yang lebih luas dari sekadar status hukum.
Di Sokaraja, jalan raya menjadi saksi bisu; di Purwokerto, keadilan masih menunggu gilirannya berbicara. Di antara keduanya, nurani publik bertanya: apakah hukum cukup lincah untuk menimbang tragedi secara utuh—atau ia akan tiba terlambat, setelah masa depan seorang anak terlanjur remuk?
Keadilan sedang diuji, bukan hanya oleh pasal, tetapi oleh kepekaan kita sebagai bangsa. Di titik inilah negara seharusnya hadir: melindungi nyawa, melindungi anak, dan melindungi kebenaran. (wd)
