AH Thony : Pansus Penanganan Covid 19 DPRD Surabaya Untuk Menguatkan Kinerja Gugus Tugas Covid 19

0
209

 

DERAP.ID || Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony adalah penggagas Pansus Penanganan Covid 19 DPRD Surabaya guna penguatan kinerja Gugus Tugas Covid 19.

Mengenai Pansus Penanganan Covud 19, Hartanto Boechori Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) mencoba mengklarifikasi ke berbagai pihak termasuk ke AH Thony.

Yang pertama di klarifikasi adalah Ketua Umum Organisasi Pemuda Pusura, Hoslih Abdullah menyampaikan kepada Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori (Sabtu, 9/5/2020), bahwa Pemuda Pusura sudah melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan selama 1 bulan lebih di puluhan Kampung Surabaya Barat, Timur. Selatan, Utara dan Pusat. Tadi siang di Rusun Penjaringansari blok D Surabaya.

Cak Dullah panggilan akrabnya juga mengungkapkan keprihatinannya atas rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid 19 DPRD Surabaya. Pansus itu untuk menyoroti kinerja Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya dalam penanganan Covid 19 di Surabaya. Cak Dullah mengharapkan polemik tarik ulur rencana pembentukan Pansus DPRD Surabaya diakhiri. “Kalau dilanjutkan akan berdampak negatif pada program Pemerintah Kota Surabaya berupa bansos (bantuan sosial, Red), BLT (Bantuan Langsung Tunai, Red) dan bantuan lainnya”, ujarnya.

“Sampai sekarang bantuan dari pemerintah belum maksimal. Masyarakat Surabaya sangat membutuhkan realisasi bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Pusat. Baik berupa Sembako, BLT atau apapun namanya yang akan dikucurkan”, lanjutnya.
Cak Dullah mengharapkan semua pihak bahu membahu mengedepankan kepentingan rakyat diatas segala-galanya untuk memutus mata rantai Virus Covid 19.

“Kondisi sebagian besar masyarakat Surabaya dari berbagai tingkatan ekonomi sedang terpuruk. Nyaris semua pengusaha/UMKM/UKM merugi dan “sakit”. Banyak karyawan dirumahkan. Pengangguran dan kemiskinanpun meningkat tajam”, Cak Dullah mengakhiri perbincangan.

Terpisah, Cak Boechori (Hartanto Boechori) mengkonfirmasi Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony sebagai penggagas Pansus Penanganan Covid 19 DPRD Surabaya. “Pansus ini dibentuk justru untuk menguatkan kinerja Gugus tugas Covid 19 di Surabaya agar lebih maksimal keberhasilannya.

Salah satunya dengan pembentukan Anak Gugus Tugas Covid 19 tingkat Kelurahan sebagai “ujung tombak” yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ditangani”.
“Pertama mengajak Gugus Tugas menyusun roadmap, merumuskan masalahnya, kemudian memetakan penyelesaiannya, menginventarisasi sarana prasarana yang dibutuhkan, konsekuensi-konsekuensi yang harus dilaksanakan secara tertata dan terukur, agar masyarakat tidak dirugikan bertumpuk-tumpuk”, Thony membeberkan.

“Sebagian masyarakat tertib mengikuti aturan tinggal di rumah, tetapi Pemerintah/Gugus Tugas Covid 19 kurang tertib melakukan pengawasan/“pembiaran” terhadap ODP (Orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan) bisa berjalan-jalan keluar. Berakibat penyebaran virus”, Thony menyayangkan.

Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, Thony merencanakan membentuk 2 grup Pansus; Pansus yang membahas penanganan “penyakit” akibat virus Covid 19 dan Pansus yang membahas “dampak” penyakitnya.
Disinggung soal korelasi dampak “Pansus” terhadap kontinuitas penyampaian bantuan kepada masyarakat, Thony menegaskan, “bantuan Pemerintah/Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat Surabaya sama sekali tidak boleh berhenti.

Pansus penanganan Covid 19 DPRD Surabaya tidak akan berdampak terhadap program bantuan kepada masyarakat Surabaya”.
“Pansus tidak dibentuk tidak masalah. Tetapi yang penting kasus Covid di Surabaya ini menurun atau tidak?! Justru kalau dibiarkan, berarti DPRD membiarkan “langkah” tidak tepat dan dapat diartikan, DPRD membiarkan pembunuhan massal yang sedang terjadi”, lanjutnya dengan nada oris oratoris (tanya tak bertanya/tidak harus dijawab).

“Saat ini kondisi masyarakat dari berbagai tingkatan ekonomi sedang “kolap”. Banyak karyawan dirumahkan dan di PHK. Dalam situasi kondisi ini yang dijadikan sasaran tembak pasti hanya pengusahanya. Pengusaha dipaksakan memenuhi kewajiban pesangon dan berbagai kewajiban lain”, ungkapnya.

“Menurut saya sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kondisi pengusaha bermacam-macam. Saat ini sebagian besar “kolap”, walaupun ada sebagian kecil yang untung. Dalam kondisi ini Karyawan dan Pemerintah/Dinas Tenaga Kerja harus bijak. Mediasi Tripartit harus dilakukan dan Pemerintah harus bertindak sebagai “wasit” yang adil dan bijak dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Karyawanpun harus ikut mempertimbangkan kondisi perusahaan. Bukankah mereka ini sudah diberi kesempatan mendapat penghidupan?!, petunjuk Thony.

Penilaian Thony, PSBB Surabaya tahap pertama (28/4/2020 sampai 11/5 2020) relatif kurang berhasil. Inilah salah satu alasan kuat harus dibentuk Pansus. Efisiensi dan tepat sasaran anggaran juga menjadi sorotannya. (Red)