Derap.id | Di banyak sudut kota dan desa, jamu masih diminum sebelum matahari tinggi. Ia hadir dalam botol kaca sederhana, digendong dalam bakul anyaman, atau kini dipajang di etalase digital marketplace. Dari racikan kunyit asam hingga temulawak, jamu adalah ingatan kolektif yang hidup. Ia bukan sekadar minuman; ia identitas.
Namun, di balik kekuatan budaya itu, tersimpan paradoks: jamu besar secara kultural, tetapi kecil secara ekonomi.
Paradoks inilah yang coba dibedah oleh bersama melalui riset selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025). Hasilnya mencengangkan sekaligus menyadarkan: industri jamu nasional bukan kekurangan pasar, melainkan kekurangan desain kebijakan dan industrialisasi.
Riset ini menjadi pijakan awal untuk membangun peta jalan (road map), basis data terpadu (big data), hingga gagasan pembentukan Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia (Banrehi) — sebuah lembaga yang diimpikan menjadi orkestrator peradaban jamu nasional.
Jurang antara Budaya dan Angka PDB
Data periode 2019–2023 menempatkan jamu dalam subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Secara agregat, subsektor ini menyumbang 2–3 persen terhadap PDB industri pengolahan. Namun ketika dipilah, kontribusi jamu murni terhadap PDB industri obat tradisional berada di bawah 0,3 persen pada 2022–2023.
Angka ini seperti tamparan pelan: jamu dikonsumsi luas, tetapi nilai tambahnya nyaris tak terdengar dalam orkestrasi ekonomi nasional.
Ia hidup, tetapi tidak tumbuh.
Pasar Ada, Pertumbuhan Tertahan
Hasil survei 2025 menunjukkan 64 persen konsumen masih memilih jamu tradisional lokal, terutama dalam bentuk cair dan serbuk. Loyalitas budaya ini adalah modal sosial yang luar biasa.
Namun 46 persen pelaku usaha menyatakan permintaan relatif tetap. Hanya 31 persen yang mengalami peningkatan penjualan. Industri jamu tampak memasuki fase stable demand without innovation-driven growth.
Produk stagnan. Diferensiasi terbatas. Nilai tambah berhenti di level rendah.
Sebanyak 73 persen pelaku memproduksi di bawah 500 unit per bulan. Usia usaha relatif matang — satu hingga sepuluh tahun — tetapi tanpa ekspansi kapasitas. Artinya, jamu bukan terhambat oleh konsumen, melainkan oleh struktur industrinya sendiri.
Masalahnya bukan selera pasar. Masalahnya adalah hilirisasi yang tak pernah benar-benar dimulai.
Jebakan Produktivitas Rendah
Struktur industri jamu masih didominasi usaha kecil berbasis keluarga dengan produksi manual dan adopsi teknologi minimal. Dalam ekonomi industri, pola ini menciptakan jebakan produktivitas rendah: pelaku banyak, nilai ekonomi per pelaku kecil.
Dampaknya terasa pada tenaga kerja. Lebih dari 79 persen pekerja berada dalam kondisi upah tetap atau menurun. Hanya 28 persen pelaku usaha yang mampu menaikkan upah.
Industri ini menyerap tenaga kerja, tetapi gagal meningkatkan kesejahteraan.
Jamu, dalam banyak kasus, berfungsi sebagai survival economy — mekanisme bertahan hidup — bukan growth engine.
Pajak Kecil, Daya Ungkit Fiskal Lemah
Lebih dari 53 persen pelaku usaha membayar pajak di bawah Rp100 ribu. Sebanyak 56 persen tidak mengalami peningkatan pembayaran pajak dibanding tahun sebelumnya.
Ini bukan soal kepatuhan, melainkan skala.
Tanpa lonjakan produktivitas dan nilai tambah, formalisasi usaha tidak otomatis memperluas basis pajak. Negara berisiko menambah beban administratif tanpa mendapatkan imbal balik fiskal signifikan.
Di sinilah kebutuhan akan road map dan big data menjadi mendesak: tanpa arah kolektif, jamu akan terus berjalan sendiri-sendiri.
Ketimpangan dengan Farmasi Modern
Bandingkan dengan industri farmasi modern. Data BPS 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan tahunan industri kimia dan farmasi di atas 8 persen, bahkan mendekati dua digit pada periode tertentu. Nilai pasar farmasi nasional diperkirakan melampaui Rp170 triliun pada 2023–2024. Ekspornya telah menembus lebih dari USD 500 juta pada 2023.
Sementara ekspor jamu? Nyaris tak terdengar dalam statistik perdagangan.
Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan riset, investasi, integrasi sistem kesehatan, dan keberpihakan kebijakan. Jamu seperti anak tiri dalam arsitektur industri kesehatan nasional.
Potensi Inovasi yang Tak Berani Melompat
Sebanyak 54 persen pelaku melihat kemungkinan diversifikasi bahan, termasuk kombinasi dengan susu kambing. Namun hanya 5 persen yang memandangnya sebagai peluang pasar nyata.
Mengapa?
Ketidakpastian pasokan dan minimnya dukungan kampanye membuat inovasi terasa seperti risiko, bukan kesempatan. Tanpa perlindungan kebijakan dan dukungan promosi, pelaku usaha cenderung defensif.
Inovasi membutuhkan ekosistem. Tanpa negara, risiko ditanggung sendiri.
Jamu dan Kedaulatan Kesehatan
Di luar ekonomi, jamu memiliki dimensi strategis dalam kedaulatan kesehatan nasional. Berbasis biodiversitas lokal dan pengetahuan tradisional, jamu mendukung pendekatan promotif dan preventif.
Dalam dokumen berjudul Traditional Medicine Strategy 2014–2023, ditegaskan bahwa integrasi pengobatan tradisional yang terstandar dapat menekan beban biaya kesehatan nasional.
Artinya, penguatan jamu bukan sekadar nostalgia budaya, melainkan strategi fiskal jangka panjang.
Kedaulatan kesehatan adalah mandat konstitusi. Dan jamu adalah salah satu jalannya.
Jalan Keluar: Kebijakan Berbasis Misi
Riset ini menyimpulkan tegas: industri jamu tidak kekurangan pasar, tetapi kekurangan kebijakan tepat sasaran.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan antara lain:
- Pemisahan regulasi jamu dari obat kimia.
- Integrasi riset, standardisasi, dan pembiayaan jangka panjang.
- Insentif pajak bagi UMKM jamu pemula.
- Integrasi produk jamu dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, program stunting, dan layanan lansia.
- Kampanye terstruktur dan massif untuk penerimaan inovasi produk.
Tanpa intervensi berbasis misi, jamu akan tetap menjadi simbol budaya, bukan pilar ekonomi.
Dari Warisan ke Peradaban
Riset yang dikoordinatori Yudhie Haryono bersama tim peneliti lintas disiplin ini menggunakan metode campuran: survei kuantitatif terhadap produsen dan distributor, serta wawancara mendalam untuk membaca dinamika struktural.
Temuannya sederhana namun fundamental: jamu memiliki pasar, tenaga kerja, sumber daya alam, dan legitimasi sosial. Yang belum dimiliki adalah desain industrialisasi nasional.
Jika negara hadir secara serius, jamu dapat:
- Meningkatkan kontribusi PDB,
- Memperluas basis pajak,
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas,
- Memperkuat sistem kesehatan berbasis lokal.
Di tengah arus globalisasi farmasi modern, jamu berdiri di persimpangan: menjadi artefak romantik masa lalu, atau fondasi peradaban kesehatan masa depan.
Pilihan itu bukan pada racikan kunyit dan temulawak.
Pilihan itu ada pada kebijakan.
Penulis: Agus Rizal (Nusantara Centre) dan Heri Susanto (PPJAI).
