DERAP.ID || Purwokerto – Pemerintah Kabupaten Banyumas, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menggelar Konsolidasi di D’Garden Hall and Resto Purwokerto pada Jumat (19/9/2025).
Acara ini dihadiri oleh seluruh ketua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Banyumas, yang tergabung dalam wadah Forum Banyumas Eling (FBE), dengan tujuan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar ormas pasca aksi demonstrasi.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono mengimbau agar seluruh ormas di Banyumas dapat terus membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah, guna mendukung berbagai agenda pembangunan dan menjaga stabilitas sosial tetap aman dan kondusif.
“Ormas merupakan bagian penting dalam struktur sosial kita. Selain sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, ormas juga berperan dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa,” ujar Eko Heru.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Setyo Adi Nugroho mengapresiasi peran serta FBE dalam menjaga kondusifitas Banyumas.
“Jika ada berbagai isu permasalahan di wilayah Banyumas, kami siap memfasilitasi untuk bisa duduk bersama. Diharapkan, sinergitas yang sudah terjalin baik antara Kesbangpol dan FBE menjadi semakin baik,” ujar Setyo.
Ketua Forum Banyumas Eling, Yudo F. Sudiro menyampaikan bahwa sejak awal dibentuknya FBE hingga kini, semangat menjaga Banyumas tetap aman, damai dan kondusif masih sama.
“Sinergitas FBE dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, TNI/Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan aksi dukungan stabilitas sosial politik, sudah terlaksana dengan baik. FBE mengajak seluruh elemen untuk menjaga Banyumas tetap aman, damai, kondusif, adem dan ayem,” ujar Yudo.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat menyayangkan terjadinya insiden aksi anarkistis dan merusak fasilitas umum yang terjadi di Purwokerto pada Jumat (30/8/2025).
“Akibat dari aksi anrkistis, Pemkab Banyumas mengalami kerugian lebih dari Rp970 juta. Sementara anggaran tahun ini hanya tersisa 1,5 miliar, yang peruntukannya untuk penanganan berbagai masalah dan kebencanaan, terpaksa harus dipergunakan untuk perbaikan segera fasilitas umum dan sarana komunikasi publik yang rusak,” jelas Nungky.
Berbagai kegiatan seremonial di Purwokerto, lanjut Nungky, terpaksa kami tunda sesuai arahan dari Mendagri.
Memasuki acara diskusi, beberapa perwakilan ketua ormas menyampaikan pendapat serta memberikan berbagai masukan, termasuk kegeraman masyarakat terhadap tunjangan fantastis DPRD Kabupaten Banyumas. Diharapkan agar eksekutif menekan legislatif terkait ‘take home pay’ dewan.
Dalam hal kebutuhan ruang kesekretariatan, FBE sebagai wadah ormas se-Kabupaten Banyumas akan segera berkirim surat resmi kepada Pemkab Banyumas. (wd)
