DERAP.ID || Madiun – Kasus dugaan Korupsi selisih pembukuan di Badan Usaha Milik Daerah PDAM kota Madiun senilai 729 juta yang baru terungkap diakhir tahun 2022 kemarin nampaknya akan terus menjadi bola salju yang semakin hari terus menggelinding dan berpotensi akan menjadi besar. Seperti yang sebelumnya telah diberitakan oleh Media ini , LSM Garis Pakem Mandiri menyoroti proses hukum yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun . Kali ini Udin Pakem mengupas temuan baru lagi yang disampaikan kepada Media ini, pada Senin 3 April 2023, di sekretariat LSM Garis Pakem Mandiri di Madiun.
Dalam keterangan persnya, Udin Pakem mengatakan ” Setelah beberapa hari yang lalu saya ungkap dokumen terkait selisih pembukuan pejabat kasubag di PDAM, kini saya menemukan lagi bukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh managerial atau pejabat ditubuh PDAM Kota Madiun, yang menurut saya fatal dilakukan, yaitu tentang pembagian jasa produksi dari laba yang dibagikan kepada seluruh karyawan pada tahun 2021 , dimana yang seharusnya 5% tapi yang dibagikan lebih dari ketentuan itu sehingga hal itu menjadi temuan dari BPK dan diferensikan untuk dikembalikan kepada Perusahaan. Kedua saya juga menemukan penggunaan user id dari karyawan yang telah pensiun dari bagian tertentu tapi masih digunakan oleh karyawan penggantinya ” , Kata Udin dalam penjelasannya.
Masih menurut Udin Pakem, dari dua temuan diatas Udin Pakem kembali menjelaskan ” coba temen temen bayangkan dari temuan point pertama tadi apa efek nya, tentu saja hal itu merugikan keuangan perusahaan “, Ungkap Udin.Ditambahkan olehnya bahwa bisa jadi bagi yang telah pensiun ditahun 2022 akan sulit mengembalikan karena statusnya sudah pensiun , dan itu tentu cash flow perusahaan bisa terganggu karena yang seharusnya uang yang dibagikan itu merupakan alat likuiditas utama bagi perusahaan. Masih menurut Udin point kedua bahwa betapa bodohnya jika seseorang pejabat yang mempunyai otorisasi dalam sistem bisa digunakan oleh orang lain , disini tentu saja penanggung jawab dari transaksi tersebut tidak bisa dimintai pertanggung jawaban.
Dari seluruh yang telah dijelaskannya, menurut Udin Pakem memberikan satu kesimpulan kalau dari 2 data baru yang ia dapat itu menunjukkan bahwa perumda plat merah di Kota Madiun itu mempunyai sistem pengendalian internal yang sangat lemah , sehingga integrasi antar bagian pekerjaan tidak jalan, dan memungkinkan kesalahan antar bagian baru diketahui setelah masalahnya menjadi besar, ini dipastikan tidak adanya pengawasan berkala yang bisa meminimalisir suatu masalah, dan dari semua kejadian tersebut saya berharap kepada walikota sebagai kuasa pengguna modal di pdam melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja direksi dan sistem kerja , agar kedepannya menjadi lebih baik. Terakhir Udin Pakem menyampaikan bahwa saat ini Team nya tengah mengkaji dan menganalisa data temuan yang nantinya akan kembali diungkapkan.
Sementara itu,media ini mencoba mengkonfirmasi terkait hal tersebut kepada SPI PDAM Kota Madiun via pesan WhaatShap belum ada balasan dan hanya dijawab masih mengikuti rapat dan setelah selesai akan menghubungi media ini,namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan. ( Jhon ).
