Derap.id | FOKUS – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 2026, denyut harapan terasa semakin kuat di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setelah sempat diliputi kecemasan dalam beberapa tahun awal pengangkatan, kabar baik kembali menguat: pemerintah dipastikan akan kembali menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK pada tahun 2026.
Bagi ribuan PPPK—termasuk mereka yang baru dilantik—THR bukan sekadar tambahan penghasilan. Ia menjadi simbol pengakuan negara atas kerja dan pengabdian, sekaligus penopang penting untuk menyambut Lebaran dengan lebih tenang.
Pola Lama, Harapan Baru
Jika menengok ke belakang, pemerintah memiliki pola yang relatif konsisten dalam menyalurkan THR kepada aparatur negara. Mengacu pada praktik tahun-tahun sebelumnya, THR PPPK umumnya dicairkan paling lambat 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.
Dengan asumsi Idulfitri 2026 jatuh pada 21 Maret, maka batas akhir pencairan THR diperkirakan berada di sekitar 11 Maret 2026. Bahkan, tak jarang pemerintah memilih mencairkan lebih awal demi menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi menjelang Lebaran.
Meski tanggal resmi masih menunggu pengumuman pemerintah, sinyal kepastian ini sudah cukup memberi ketenangan bagi para PPPK yang tengah menyusun rencana mudik dan kebutuhan hari raya.
Tidak Semua Otomatis Dapat
Namun, di balik kabar bahagia tersebut, ada sejumlah ketentuan yang perlu dicermati. Tidak semua PPPK otomatis berhak menerima THR.
Berdasarkan kebijakan tahun sebelumnya, terdapat dua syarat utama. Pertama, PPPK harus sudah menerima gaji dan tunjangan pada bulan penetapan yang menjadi dasar perhitungan THR—umumnya bulan Februari. Kedua, masa kerja PPPK minimal telah mencapai satu bulan kalender sebelum Hari Raya Idulfitri.
Artinya, PPPK yang masa kerjanya kurang dari satu bulan sebelum Lebaran harus rela menunda hak tersebut. Aturan ini kerap menjadi perhatian serius bagi PPPK baru yang dilantik mendekati hari raya.
Hitungan yang Proporsional
Besaran THR PPPK tidak dihitung secara seragam, melainkan disesuaikan dengan masa kerja. Bagi PPPK yang telah bekerja satu tahun penuh atau 12 bulan, THR diberikan sebesar 100 persen dari penghasilan bulanan.
Sementara bagi mereka yang masa kerjanya belum genap setahun, perhitungannya dilakukan secara proporsional. Semakin lama masa kerja, semakin besar pula THR yang diterima. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan yang diusung pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
PPPK Paruh Waktu Tetap Diperhatikan
Menariknya, perhatian pemerintah juga menyentuh PPPK paruh waktu. Mereka tetap berhak menerima THR, meskipun besarannya disesuaikan dengan gaji pokok yang diterima.
Tak hanya itu, PPPK paruh waktu juga memperoleh hak atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, hingga perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebuah langkah yang menegaskan bahwa status paruh waktu bukan berarti berada di pinggiran sistem kesejahteraan aparatur negara.
Dasar Hukum yang Kuat
Secara regulatif, pemberian THR bagi PPPK berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, PPPK secara tegas masuk dalam kategori aparatur negara penerima THR dan gaji ke-13.
Meski PP tersebut berlaku untuk tahun 2025, pemerintah diperkirakan akan menerbitkan aturan serupa untuk 2026, mengingat konsistensi kebijakan dan komitmen menjaga kesejahteraan aparatur negara.
Lebaran yang Lebih Tenang
Bagi PPPK—baik yang sudah lama mengabdi maupun yang baru diangkat—THR 2026 menjadi penanda penting bahwa negara hadir dan memperlakukan mereka setara dengan aparatur sipil lainnya.
Selama syarat masa kerja dan administrasi terpenuhi, hak atas THR tetap terjamin. Kini, sembari menanti pengumuman resmi pemerintah, para PPPK setidaknya bisa menyambut Ramadhan dan Lebaran 2026 dengan harapan yang lebih terang: bahwa kerja keras mereka tidak luput dari perhatian negara, dan Lebaran bisa dirayakan dengan senyum yang lebih lapang. (wd)
