DERAP.ID || Banyumas – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto resmi meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Jati Makmur LKD, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Pemanggilan terhadap mantan Direktur BUMDesma Jati Makmur, Venti Kristiani, dijadwalkan pada Senin, 4 Agustus 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-1726/M.3.14/Fd.2/07/2025 tertanggal 29 Juli 2025.
Surat pemanggilan tersebut diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas pada tahun anggaran 2023–2024.
Kuasa hukum Venti Kristiani, H. Djoko Susanto, SH, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejari Purwokerto. Ia menyebut peningkatan status perkara menjadi penyidikan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mengantongi minimal dua alat bukti permulaan kuat terkait dugaan korupsi tersebut.
“Ini momentum penting untuk membuka secara terang benderang dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam pengelolaan dana BUMDesma yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya,” ungkap H. Djoko Susanto, SH, Senin 4 Agustus 2025.
Djoko menyebut, kliennya sudah mengantongi rekaman suara yang diduga milik oknum pejabat. Dalam rekaman itu, terang Djoko, terdapat indikasi mens rea atau niat jahat untuk merekayasa penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus untuk mengalirkan dana ke pihak tertentu secara tidak sah.
“Rekayasa itu disusun melalui pungutan paksa sebesar satu juta rupiah per kepala desa untuk pelaksanaan MAD Khusus, yang menjadi awal permainan dana,” tambahnya.
Nama-nama lain yang turut dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan ini antara lain Warsinah, selaku Bendahara BUMDesma Jati Makmur, dan Trio Herdi Handoyo, selaku Manager Verifikasi.
Dengan naiknya status perkara ini ke tahap penyidikan, Djoko optimistis pihak kejaksaan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan pembobolan keuangan negara melalui program simpan pinjam di BUMDesma tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto belum memberikan pernyataan resmi terkait penyidikan yang tengah berjalan. (Widhi)
