DERAP.ID|| Jepang,- Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina, Jepang rupanya juga berusaha melindungi Negaranya dari China yang kerap berkonflik di Laut China Timur.
Salah satu siasat yang dilakukan Jepang adalah dengan membantu Pertahanan Maritim Negara-Negara ASEAN yang juga berkonflik dengan China di Laut China Selatan.
Pada 27 Mei 2022 Tahun lalu, Asia Nikkei melaporkan jika Jepang akan mengekspor jet tempur, kapal perang hingga rudal ke 12 negara lainnya untuk melindungi diri dari China.
“Pemerintah Jepang berencana mengizinkan ekspor jet tempur, rudal, dan senjata lainnya ke 12 negara, termasuk India, Australia, serta beberapa negara Eropa dan Asia Tenggara, kata Nikkei. Perubahan peraturan untuk memungkinkan ekspor bisa dilakukan pada Bulan Maret 2024 mendatang.
Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pencegahan terhadap China dengan bekerja sama dengan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian keamanan individu dengan Tokyo.
Negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, AS, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia,” katanya.
Jepang secara terang-terangan berniat memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dengan membangunkan kapal patroli besar.
Kementerian Luar Negeri Jepang pada 16 Desember 2023, Negeri Sakura rupanya akan Memberikan Hibah Bantuan Kapal Patroli Besar Kepada Bakamla Negara Republik Indonesia.
“Pada tanggal 16 Desember, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia yang diadakan di Tokyo, di hadapan H.E. Tuan KISHIDA Fumio, Perdana Menteri Jepang, dan H.E. Bapak Ir.Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, diadakan acara tukar menukar nota antara H.E. Ibu KAMIKAWA Yoko, Menteri Luar Negeri Jepang, dan H.E. Bu Retno. L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, tentang Bantuan Hibah ‘Proyek Peningkatan Kemampuan Keselamatan dan Keamanan Maritim’ untuk penyediaan kapal patroli besar Penjaga Pantai Indonesia (BAKAMLA) sebesar 9,053 miliar Yen Jepang,” jelas Kementerian Luar Negeri Jepang. Pemberian kapal patroli besar Jepang kepada Bakamla rupanya memiliki dasar.
“Negara Republik Indonesia sendiri memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sangat luas, dan terbesar ketiga di dunia, dan terletak di jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka-Singapura, yang sangat penting juga dari sudut pandang logistik internasional Jepang.
Penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan bencana alam sering terjadi di perairan Indonesia, namun lembaga-lembaga yang terkait dengan kelautan Indonesia tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mencakup wilayah laut yang begitu luas dengan kapal dan fasilitas patroli yang mereka miliki.
Dengan latar belakang ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk BAKAMLA pada Tahun 2014 dan telah memperkuat fasilitas dan organisasi BAKAMLA untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi dan mengoordinasikan lembaga-lembaga terkait maritim dalam Negeri.
Proyek ini menyediakan satu kapal patroli besar bagi BAKAMLA yang akan dibangun oleh galangan kapal Jepang.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim BAKAMLA, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan BAKAMLA dalam menjawab tantangan kawasan Asia dan komunitas internasional melalui peningkatan keselamatan maritim di Indonesia,” jelas Kementerian Luar Negeri Jepang dalam rilisnya.
Alasan lain Jepang bersedia mempersenjatai Bakamla Indonesia adalah karena negeri sakura sadar NKRI berukuran 5 kali lebih besar dari negaranya. (“Referensi)Data Dasar Negara Republik Indonesia.
Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah 1,92 juta kilometer persegi (kira-kira lima kali luas Jepang), jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022) dan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 4.580 jiwa. dolar (Bank Dunia, 2022),” jelas rilis Kementerian Luar Negeri Jepang.
Beda dengan Indonesia yang akan dibangunkan kapal patroli besar, dikutip Zonajakarta.com dari Defence Security Asia edisi 18 Desember 2023, media Malaysia menyebut bantuan kemanan Jepang untuk negeri jiran hanya melibatkan drone dan kapal pencegat.
“Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan menjelaskan Malaysia hanya akan diberikan drone dan kapal pencegat untuk pemantauan dan pengawasan perbatasan maritimnya dari Jepang di bawah Program Peningkatan Kapasitas Perdamaian (OSA) atau Bantuan Perdamaian Resmi,” jelas media Malaysia tesebut.
Dalam pertemuan dua hari lalu, Perdana Menteri dan mitranya dari Jepang, Fumio Kishida, juga menyaksikan penandatanganan nota kerja sama antara Malaysia dan Jepang, yakni Exchange of Notes of Official Security Assistance (OSA) Grant Aid antara Malaysia dan Jepang. . Kementerian Pertahanan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri Jepang.
Mohamad menandatangani nota hibah OSA atas nama Menteri Pertahanan. Sebelum penandatanganan dan pertukaran nota, diumumkan bahwa Jepang akan memberikan peralatan pemantauan dan pengawasan ke Malaysia.
Selain itu juga dilakukan pertukaran Nota Kerja Sama Pengembangan dan Penerapan Antariksa antara Badan Antariksa Malaysia (MYSA) dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang (JAXA).
“’Perbatasan laut kita sangat luas, kita tidak bisa mendirikan pos penjagaan di setiap pulau. Jadi, kami melihat teknologi yang tersedia dan menemukan bahwa drone tampaknya efektif, dan diperlukan pencegat yang cepat untuk mengejar penyusup dalam operasi penyelamatan,’ katanya seperti dikutip kantor berita nasional, Bernama di Jepang hari ini,” lanjut Defence Security
Tak cukup hanya itu, Jepang bahkan berencana akan menyediakan drone, sistem radar dan kapal patroli serta pelatihan SDM buat 4 negara ASEAN agar bisa membendung kekuatan China.
Jepang berencana memberikan dukungan jangka panjang kepada otoritas maritim di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Langkah ini bertujuan untuk melawan sikap tegas Tiongkok yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan.
NHK telah mengetahui bahwa Badan Kerja Sama Internasional Jepang akan mengembangkan rencana 10 tahun untuk mendukung keempat negara tersebut, yang oleh pemerintah dianggap sebagai prioritas utama dalam hal keamanan.
Survei di lokasi dilakukan bulan lalu di Filipina dan Indonesia. Kegiatan serupa dijadwalkan sekitar bulan April di Malaysia dan Vietnam.
Pejabat Jepang akan membahas penyediaan drone, sistem radar, dan kapal patroli dengan masing-masing negara, serta pengembangan sumber daya manusia. Rencana rincinya akan jatuh tempo pada Maret tahun depan.
Seorang pakar Tiongkok di Institut Kajian Pertahanan Nasional Kementerian Pertahanan Jepang, Iida Masafumi, mengatakan peningkatan kemampuan keamanan maritim keempat negara akan sangat membantu mereka melawan Tiongkok.(@budi_rht DERAP.ID)
