Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Perak Menahan Dua Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Pemberian Kredit Dari PT Bank Jatim Cabang Utama Kepada PT Semesta Eltrido Pura Sebesar Rp 7,5 Miliar

DERAP.ID|| Surabaya Utara,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menahan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit dari PT Bank Jatim cabang utama kepada PT Semesta Eltrido Pura sebesar Rp 7,5 miliar. Dengan kasus ini Kejaksaan menahan dua tersangka berinisial BK yang merupakan Direktur Utama dan HK Komisaris PT Semesta Eltrido Pura.

“Dengan perbuatannya dimana kedua Terdakwa ini tidak melakukan pelunasan kredit sebagaimana seharusnya ke Bank Jatim, sehingga membuat Negara Mengalami Kerugian Mencapai Rp 7,5 miliar,” ucap Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Jemmy Sandra, Kamis (5/10/2023).

Kedua pelaku uang pembayaran dari PT Wika usai perusahaan tersebut membuat panel listrik digunakan untuk keperluan pribadi. “Pelaku menggunakan uang pembayaran itu untuk kepentingan pribadi,” terang Jemmy.

Kedua pelaku saat di tanya menggunakan uang tersebut digunakan untuk apa, Jemmy mengaku masih akan melakukan penyidikan lebih lanjut. “Untuk itu (digunakan pribadi) masih dilakukan pemeriksaan,” terangnya.

Dalam kejadian tersebut Pada Tahun 2012 PT. Semesta Eltrindro Pura untuk mengajukan Permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada Bank Jatim Cab Utama.

Setelah perusahaan panel listrik mendapatkan Tender Proyek pengadaan Panel Listrik dari PT. Wijaya Karya (Wika).

Selesai pekerjaan tersebut, PT Wika melakukan pembayaran kepada PT Semesta Eltrindro Pura. Namun PT Semesta Eltrindo Pura tidak melakukan pembayaran kreditnya sama sekali kepada Bank Jatim.

Dengan ulah ke Dua Terdakwa ini maka dari Pihak Bank Jatim mengalami kerugian mencapai Rp 7,5 Miliar. Hal ini membuat Kejaksaan Langsung Menahan kedua Tersangka ke Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejati Jatim.

“Sementara ini Kedua Terdakwa kami jerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Huruf a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi,” ujar Jemmy.(@budi_rht DERAP.ID)