Derap.id | Purwokerto — Kapolresta Banyumas, Kombes Pol. Petrus Parningotan Silalahi, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis mempererat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya terkait pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Kunjungan tersebut sekaligus dirangkai dengan penyerahan Sertifikat Penghargaan Juara III Tingkat Nasional Gakkumdu Award 2025. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banyumas, yang melibatkan unsur Polresta Banyumas, Bawaslu, dan kejaksaan dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Kapolresta menegaskan, hubungan kerja antara Bawaslu dan Polresta selama ini telah terjalin erat dan produktif. Ia berharap pola komunikasi yang sudah terbentuk tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan dalam menghadapi dinamika politik ke depan.
“Sinergi kerja sama antara Bawaslu dan Polres Banyumas sangat erat. Jaringan komunikasi yang sudah dibina selama ini tetap kita tingkatkan, kita perkuat. Kita bisa saling berbagi data jika memang diperlukan,” ujarnya.
Menurutnya, pertukaran data yang akurat dan terverifikasi menjadi kunci efektivitas pengawasan dan penindakan. Apalagi, sejumlah potensi pelanggaran pemilu kerap bersinggungan dengan kewenangan kepolisian.
“Data yang akurat sangat penting untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan Polri. Apabila beririsan dengan tugas pokok Polri, pasti akan kami dukung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Petrus menekankan peran Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam konteks pengawasan pemilu, ia memastikan institusinya siap memberikan jaminan perlindungan kepada penyelenggara.
“Termasuk Polri selaku pemelihara kamtibmas harus memberikan jaminan keamanan apabila Bawaslu merasa tidak aman. Kami siap memberikan perlindungan, memberikan keamanan,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa sinergi lintas lembaga tidak berhenti pada isu pengamanan dan penegakan hukum pemilu. Banyak program strategis pemerintah pusat maupun daerah yang membutuhkan dukungan kolaboratif, terutama dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Penghargaan Gakkumdu Award 2025 menjadi indikator bahwa koordinasi yang solid mampu menghasilkan kinerja konkret. Di tengah tantangan politik yang semakin kompleks, penguatan jejaring komunikasi dan integritas antarlembaga dinilai menjadi fondasi utama menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. (wd)
