Derap.id | Purwokerto – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto mengecam pernyataan Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Mahendra Dwi Atmoko, yang menyebut kekhawatiran warga Banyumas atas potensi longsor akibat aktivitas tambang di lereng Gunung Slamet sebagai hal yang “dilebih-lebihkan”.
Sikap tersebut disampaikan HMI dalam aksi solidaritas lingkungan di depan Kantor ESDM Wilayah Jateng Selatan, Senin (15/12/2025). Koordinator Lapangan aksi, Yasin Mujtahidin, menilai pernyataan itu mencerminkan ketidakpekaan sosial dan lemahnya keberpihakan pada keselamatan masyarakat serta perlindungan lingkungan.
“Pernyataan ini melukai perasaan masyarakat yang sedang berjuang menjaga ruang hidupnya dari ancaman bencana,” ujar Yasin.
Dalam tuntutannya, HMI mendesak klarifikasi dan permohonan maaf terbuka dari jajaran ESDM Jawa Tengah, serta meminta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencopot Kepala Dinas dan Kepala Cabang Dinas ESDM dari jabatannya. HMI juga mendorong evaluasi menyeluruh aktivitas pertambangan di lereng Gunung Slamet, termasuk penghentian sementara tambang yang dinilai berisiko, serta investigasi independen atas dugaan pelanggaran tata kelola pertambangan.
Menanggapi aksi tersebut, Mahendra Dwi Atmoko menegaskan komitmen pemerintah menertibkan seluruh aktivitas pertambangan, terutama tambang ilegal. Ia memastikan setiap kegiatan tambang wajib mematuhi ketentuan hukum, standar keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.
“Tambang ilegal tidak boleh ada. Itu komitmen pemerintah,” tegasnya. Ia menambahkan, meski mayoritas tambang di Banyumas dikelola warga lokal di lahan milik sendiri, kewajiban praktik penambangan yang baik tetap harus dipenuhi. Pelanggaran akan ditindak bertahap, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin.
HMI menegaskan akan terus mengawal isu pertambangan Gunung Slamet bersama masyarakat, akademisi, dan pegiat lingkungan, serta menolak kebijakan yang mengabaikan risiko lingkungan dan keselamatan rakyat. (wd)
