Derap.id || Banyumas – Siswa SD N1 Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sudah dua minggu tidak bisa menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG), terhitung sejak 29 September 2025.
Pasokan MBG terhenti atas permintaan dari kepala sekolah yang secara sepihak memutuskan kontrak kerjasama dengan SPPG Gununglurah.
Kepala SD N1 Gununglurah, Trijono, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pemutusan kontrak kerjasama ia lakukan setelah mendapat saran dari oknum anggota DPRD Banyumas, saat berkunjung ke sekolah.
“Pemutusan kontrak kerjasama kami lakukan atas saran dari AK, anggota DPRD Banyumas Partai Gerindra. Selanjutnya, sekolah kami pun dijanjikan akan menerima pasokan MBG dari SPPG Karanglewas,” ujar Trijono.
Belakangan diketahui, ternyata SPPG Karanglewas hingga hari ini belum bisa beroperasi, sementara pasokan MBG dari SPPG Gununglurah sudah terputus.
“Sebetulnya kami tidak ingin hal ini terjadi, tetapi karena ini saran dari anggota dewan, kami tidak berani melawan,” imbuh Trijono.
Ironinya, MI Ma’arif NU 1 Gununglurah yang notabene posisinya hanya berseberangan jalan dengan SD N1 Gununglurah, masih mendapatkan pasokan MBG, hal ini tentu membuat sedih siswa yang tidak mendapatkan MBG, bahkan ada siswa SD N1 yang meminta ke orang tuanya untuk pindah ke sekolah MI Ma’arif NU 1 karena ingin mendapatkan MBG.
Kontradiksi tersebut mendapat sorotan tajam dari Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor), yang disikapi langsung dengan menemui kepala SD N1 Gununglurah.
Ketua GNP Tipikor Jawa Tengah, Edo Damaraji, mengatakan bahwa anggota DPRD tidak ada relevansinya terkait dengan program MBG.
“Tidak ada yang bisa memutus pasokan MBG dari SPPG ke sekolah kecuali BGN. Ini ada dua sekolah yang sangat dekat dan berhadapan, 1 menerima, 1 tidak, ini rasialis. Kasihan siswa yang tidak tahu apa-apa harus menerima kenyataan ini,” tegas Edo, disampaikan kepada media, Jumat (10/10/2025).
Menurut Edo, ini sudah masuk ranah politik dan terindikasi ada campur tangan guru yang merupakan timses dari anggota dewan tersebut.
“Saya ingatkan agar jangan sampai ada guru yang berani main-main dengan program unggulan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Banyumas, Yoga Sugama, sangat menyesalkan adanya peristiwa tersebut.
“Dugaan intervensi yang dilakukan oleh kader partai kami menjadi masalah serius. Permasalahan ini tentu akan segera kami tindaklanjuti dengan membawa permasalahan ini pada rapat pleno internal partai,” ujarnya. (wd)
