DERAP.ID || Banyumas – Pansus 4 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas menggelar acara ‘Public Hearing’ guna menyerap aspirasi masyarakat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045. Kegiatan tersebut diselenggarakan di gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Sabtu (20/7/2024).
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. RPJPD merupakan fase penting dan strategis untuk penyusunan visi dan misi, arah kebijakan, serta sasaran pembangunan.
Dalam acara tersebut, Dedy Noerhasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) kabupaten Banyumas memaparkan enam sasaran pokok dalam RPJPD kabupaten Banyumas 20 tahun ke depan yaitu, meningkatkan daya saing ekonomi dan produktivitas daerah serta pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, terwujudnya pembangunan wilayah dan meningkatnya daya saing infrastruktur, terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan, meningkatnya kualitas hidup serta daya saing SDM yang berkarakter, meningkatnya efektivitas penanganan kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana.
Yudo F. Sudiro SH, MH, selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyumas sekaligus Ketua Forum Banyumas Eling (FBE) menyinggung tentang masih banyaknya jalan rusak di wilayah kabupaten Banyumas.
“Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar, tapi masih saja banyak ditemukan jalanan rusak dan berlubang. Seharusnya semua kembali ke masyarakat lewat pembangunan, khususnya perbaikan jalan dan pembangunan jalan sebagai fungsi utama dana pajak kendaraan bermotor. Apalagi 20 tahun ke depan, dengan opsi bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang akan lebih besar ke pemkab Banyumas,” jelas Yudo yang akrab disapa Iteng.
Menyikapi soal kasus sengketa Kebondalem yang hingga kini belum juga tuntas, Yudo berharap aset milik pemkab Banyumas tersebut bisa kembali dan dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh kalah dengan pengusaha. Kembalikan Kebondalem menjadi asset milik pemkab Banyumas, sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyumas,” tegas Yudo.
Sebagai Ketua FBE dan ketua PP Banyumas, Yudo Iteng menyampaikan masukan dan pandangannya terkait dengan pemekaran kabupaten Banyumas.
“Banyumas tidak perlu ada pemekaran, justru yang perlu adalah pemekaran provinsi Banyumas Raya. Jadikan Banyumas sebagai kabupaten ber-Pancasila. Banyumas hebat dan tak ada pemekaran. Selama ini kab. Banyumas sudah mampu memberi warna kedamaian dalam keragaman serta toleransi yang tinggi dalam beragama. Sudah dibangunnya masjid besar di sekitar Menara pandang teratai, akan menjadi lebih indah jika dilengkapi dengan bangunan sarana ibadah dari Agama lain,” ungkap Yudo.
Tidak kalah penting, lanjut Yudo, “Ruang Pancasila” sangat layak dibangun di sekitar Menara pandang teratai. Ini akan menjadi ciri khas dan daya pikat tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Banyumas.
Acara yang berlangsung sejak pukul 9.00 hingga 14.00 wib tersebut dihadiri oleh para kepala dinas, anggota dewan, rektor, pengusaha, ketua ormas, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, budayawan, teknokrat dan lain-lain. (Widhi)
