DERAP.ID II Madiun – Dalam rangka Re Verifikasi perpanjangan Akreditasi OBH ( Organisasi Bantuan Hukum ) ke 4 Tahun 2021 , Kantor Wilayah Hukum dan Ham Jawa Timur melakukan kunjungan ke POSBAKUMADIN Madiun ( Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ) yang berkantor di Perum Bumi mas 1 blok D 8 Kota Madiun pada Senin , 21 September 2021 kemarin . Ketua Posbakumadin Madiun R. Ery Soeharyo, SH, MH atau yang akrab dipanggil Erik kepada media ini mengatakan bahwa dalam kunjungan Re Verifikasi perpanjangan Akreditasi OBH ke 4 tersebut datang beberapa Pejabat dari Kanwil Hukum dan Ham Jawa Timur ke Kantornya.
Beberapa Pejabat dari Kanwil Hukum dan Ham Jatim yang datang ke Kantor Posbakumadin Madiun tersebut adalah Dr Subianta Mandala , SH, LLM selaku Kadiv Hukum dan Ham Kanwil Jatim , Haris Nasiroedin , SH, MH selaku Kabid Pelayanan Hukum beserta rombongan.
Ditambahkan oleh R Ery Soeharyo SH MH bahwa sesuai amanat UUD 1945 Negara memberikan Perlindungan dan Pengayoman sebagai negara yang berlandaskan Hukum . Diwujudkan dengan Undang undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Implementasi memberikan bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat ekonomi lemah dan tidak mampu . Masih menurut Erik ( panggilan akrabnya ) bahwa Negara membayar Honorarium Advokat untuk menangani Litigasi ( perkara perkara yang diproses pada Kepolisian , Kejaksaan dan Pengadilan dan Non Litigasi yakni perkara perkara yang diproses diluar Pengadilan ) .
Mandatory Undang undang No. 16 Tahun 2011 tersebut bahwa yang dapat memberikan Bantuan Hukum dimaksud adalah Organisasi Bantuan Hukum ( OBH ) yang Terakreditasi oleh Kemenkumham Cq BPHN ( Badan Pembinaan Hukum Nasional ) . Verifikasi dan Akreditasi OBH tersebut dimulai sejak tahun 2013 dan waktu itu untuk pertama kalinya di Jatim yang lulus ada 4 Cabang POSBAKUMADIN di Sidoarjo , Probolinggo , Bangkalan dan Sampang . Kemudian hingga saat ini yang telah Terakreditasi sebanyak 12 Cabang . ( Jhon )
