DERAP. ID II Madiun. Heboh di Medsos dan menjadi bahan bahasan di group Whatsapp jurnalis serta kalangan LSM di Kota Madiun. Wakil Walikota Madiun Inda Raya ‘ berseteru ‘ dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Nor Aflah yang dipercakapan di Medsos tersebut mengatakan selaku Humas Pemkot Madiun. Keduanya saling berdebat melalui chatting di Medsos sampai mengungkit ungkit tugas Wawali ( Inda Raya ) yang dikatakan sering melanggar peraturan dan sering tugas ke Jakarta tanpa ijin/dispo Walikota Madiun Maidi . ‘ Perseteruan ‘ antar pejabat dilingkup Pemerintah Kota Madiun di Medsos tersebut langsung mendapat respon dan tanggapan beragam dari warga kota Madiun maupun kalangan LSM di Madiun.
Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Garis Pakem Mandiri Madiun. Ketum LSM Garis Pakem Mandiri yang akrab dipanggil Udin Pakem sangat menyayangkan kejadian perseteruan di Medsos tersebut. Udin Pakem prihatin dan menyayangkan terutama terkait Etika Pejabat yang seharusnya bisa lebih bijak dan bisa mengendalikan serta menjaga marwah seorang pejabat yang disetiap perilakunya ( termasuk di Medsos ) selalu menjadi perhatian publik. Lebih lebih jika ‘ perseteruan ‘ di medsos tersebut yang saat ini menjadi tranding topik di Madiun sungguh memprihatinkan, tambah Udin Pakem.
Udin Pakem menambahkan bahwa biasanya munculnya konflik atau perseteruan antar pejabat itu sering terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya menyangkut kewenangan dan Keuangan. Menurut Udin Pakem jika Kewenangan seorang pejabat sudah diwarnai dengan kepentingan kepentingan diluar Tupoksinya dan dinilai melampaui ketentuan dari peraturan yang ada menyangkut batasan tugas dan kewajiban dari jabatannya, sangat berpotensi muncul konflik internal. Yang kedua menurut Udin Pakem yakni menyangkut Keuangan. Persoalan Keuangan di lingkup Pemerintah baik pengelolaan keuangan yang berbasis peraturan perundang undangan yang baku dan telah berlaku maupun pengelolaan keuangan yang bersentuhan dengan kegiatan atau program dari pejabat tertentu dinilai tidak proporsional dan cenderung ‘ spesial ‘ , bukan tidak mungkin menjadi berpotensi munculnya konflik internal.
Udin Pakem juga menduga ‘ perseteruan ‘ di Medsos tersebut menurutnya telah terjadi over perilaku dari seorang pejabat karier ( PNS ) terhadap Pejabat Politis ( Wawali ) . Udin sangat prihatin dan menyayangkan kurangnya sikap menghormati, menghargai dan menjaga Etika seorang pejabat karier ( PNS ) terhadap Pejabat Politis. Udin Pakem berharap segera ada komunikasi yang harmonis antar pejabat dilingkup Pemkot Madiun terutama Walikota Madiun Maidi segera bersikap atas kejadian tersebut. Menurutnya bahwa saat ini kebetulan juga sudah masuk tahun Politik dimana berbagai kepentingan politik bukan tidak mungkin sudah mulai bermunculan, maka terutama perilaku dan kebijakan dari para pejabat di Kota Madiun tersebut saat ini menjadi perhatian publik atau LSM sebagai sosial kontrol masyarakat yang menginginkan terjaganya kondusifitas kamtibmas di kota Madiun khususnya, menjelang Perhelatan Politik di Tahun 2024 mendatang. ( Jhon ) .
