WKR Tentang  Keras Tindakan  Perhutani KPH Ngawi Menggusur Lahan Pesanggem 

0
26
Foto : Darwin Azhar , S Sos , Penggiat Lingkungan WKR

DERAP.ID II Ngawi . Buntut dari Penggusuran dan Pengambil alihan yang dinilai ` semena mena ` terhadap lahan hutan yang selama ini dikelola oleh para Pesanggem di wilayah BKPH Pandean yang telah tertuang dalam NKK oleh Perhutani KPH Ngawi dinilai sangat memprihatinkan dan  hal ini ditentang keras oleh salah satu penggiat lingkungan . Berdasar pengaduan dari para Pesanggem ke Lembaganya ,Penggiat Lingkungan dari LSM Wahana Kedaulatan Rakyat ( WKR ) yakni Darwin Azhar S. Sos  menyatakan dengan tegas tidak setuju dengan adanya program Agroforestry Tebu Mandiri ( ATM ) yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH Ngawi terutama di wilayah Pandean tersebut . Menurutnya , WKR akan terus mengawal dan membela kepentingan para Pesanggem yang telah masuk di dalam wadah LMDH yang masuk NKK tersebut agar tetap bisa mengelola lahan lahan hutan tersebut yang selama ini menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi kehidupannya .

Seperti diberitakan sebelumnya  bahwa beberapa waktu yang lalu Administratur / KKPH Ngawi Ir. Tulus Budyadi , M.M telah menanggapi hal tersebut , yang dalam klarifikasinya kepada Media ini menyatakan bahwa Agroforestry Tebu Mandiri atau ATM merupakan program Perum Perhutani dalam rangka untuk mendukung program Swa Sembada Gula Nasional .
Dikatakan lebih lanjut oleh Tulus Budyadi bahwa Program ATM telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK . 4623/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/6/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang persetujuan Revisi RPKH Jangka Waktu 10 Tahun 2019-2028 Periode 2021-2028 atas nama KPH Ngawi Klas Perusahaan (KP) Jati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur . Dan menurut Tulus Budyadi sebelum pelaksanaan program ATM telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat/pesanggem terdampak termasuk beberapa rencana pemberian ` kompensasi ` kepada pesanggem seperti diberikan biaya kelola sosial untuk usaha produktif melalui koperasi LMDH sebesar Rp. 1.000.000,-/Ha , mendapatkan sharring produksi sebesar 10% dari laba bersih dan pesanggem terdampak masih mempunyai lahan garapan di lokasi lain selain di lokasi ATM.

Menanggapi hal tersebut , Penggiat Lingkungan dari WKR  , Darwin Azhar S. Sos menyatakan bahwa terkait adanya program Agroforestry Tebu Mandiri atau ATM yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH Ngawi dengan menggandeng pihak ketiga tersebut dikatakan sejauh ini belum mendengar adanya ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI . Selanjutnya menurut Darwin Azhar S. Sos yang mengaku pernah menjadi konsultan kehutanan di dinas kehutanan kabupaten Ngawi hampir 15 tahun , sejauh ini  belum ada sosialisasi yang maksimal  secara detil ke pesanggem dan kalaupun ada hanya sebatas pada elit lembaga dan sebagian pesanggem.

Lebih lanjut dikatakan oleh Darwin Azhar bahwa ATM yang hanya mengacu pada revisi perubahan RPKH No 4623/Men LHK-PHPL/UHP/HPL-1/6/2021 tersebut  sangat bertentangan dengan SK kementerian LHK P. 81/MenLHK /Setjen/KUM .1/10/2016 tentang kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan sebab kedua aturan yang sangat berbeda. Masih menurut Darwin Azhar bahwa SK 4623 / MenLHK-PHPL / UHP / HPL -1/6/2021 tanggal 30 Juni 2021 tersebut hanyalah terkait persetujuan RPKH ( Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan ) 10 tahunan . Jika penanaman Tebu ini masuk di kawasan , regulasinya harus ada Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Dasarnya P 81 .
Ditambahkan oleh Darwin Azhar bahwa ada lagi P 83 ( perhutanan sosial ) yakni payung hukum bagi para pesanggem untuk bisa mengakses masuk atau mengelola kawasan hutan .
Menurut Darwin Azhar bahwa sejak 2018 para pesanggem melalui LMDH yang tertuang dalam NKK sudah di ajukan permohonan dengan mengumpulkan KK dan KTP yang juga sudah diverifikasi oleh Petugas Perhutani yang nantinya untuk persyaratan SK Kulin KK atau Kartu Perlindungan , tapi hingga saat ini belum keluar, artinya lahan lahan tersebut sudah dimohonkan atau diajukan .

Menurut Darwin Azhar bahwa terkait masalah ini kesimpulannya bahwa Adm selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan rencana kerja dinilai  telah keliru dalam penerapannya yang terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang karena tidak bisa menterjemahkan kebijakan Dirut Perhutani terhadap P 81 dan SK revisi RPKH 2021. ” Yang jelas Peraturan Menteri LHK No. 81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 hingga saat ini belum dicabut oleh Kementerian terhadap regulasi mendukung ketahanan pangan di dalam kawasan hutan ” ,  Kata Darwin Azhar dengan tegas mengakhiri wawancara dengan media ini . ( Jhon ) .