Sidang Perkara Penipuan Dan Penggelapan Dengan Terdakwa Liem Inggriani Dan Liau Edwin

0
179

DERAP.ID|| Surabaya,-   Sidang perkara penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Liem Inggriani dan Liau Edwin digelar dipengadilan Negeri (PN) Surabaya pada hari Senin (16/11).

mendengar keterangan saksi, untuk keterangan Ahli dan pemeriksaan kedua terdakwa.  Johanna Uniek istri dari Phien Thiono menjelaskan, bahwa pada 2008 ada pembelian sebidang tanah oleh saudara Phien Thiono suami saksi, sebelumnya lanjut saksi ada pernyataan saya di penyidik Bareskrim Mabes Polri bahwa Phien Thiono tidak pernah membeli tanah tersebut.

Jadi pernyataan tersebut tidak benar. Terang saksi. Sementara pernyataan yang benar itu kata saksi bahwa Phien Thiono telah membeli 3 bidang tanah.

Pada waktu itu saya sebagai istri  merasa tidak tahu alasannya suami saya Phien Thiono mengatakan katanya tidak merasa membeli tanah milik Oniek tersebut. Sementara saudara saksi juga menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Bareskrim Mabes Polri, tanya jaksa.

Seingat saya memang  benar tidak tahu pak, Pada saat  itu  seingat saya disodori untuk ditanda tangani, sebuah kertas kosong , ujar saksi.

Pada waktu itu seingat saya pernah sekali tanda tangan, peruntukan tanda tangan itu, saya sama sekali tidak tahu.

Setelah itu masalah ini langsung meledak lanjut saksi saya baru tahu setelah ada penjelasan oleh Notaris Made Suta. Kalau Pien Thiono, suami saya melakukan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) dengan Oenik Djunani Asiem.

Waktu itu saya juga diperiksa oleh  penyidik tapi saya tidak tahu sama sekali . Terang Johanna. Sementara Saksi Johanna yang juga guru les musik tersebut untuk melanjutkan pernyaataannya, setelah Mengetahui adanya PPJB suami saya dan Oniek, saya langsung mengirimkan surat kepenyidik Mabes untuk mencabut BAP saya. Dimana dalam di BAP sebelumnya itu saya mengatakan tidak pernah tahu  sama sekali adanya IJB.

Dalam pernyataan pencabutan itu ada 11 poin yang saya sampaikan kepenyidik, selain mencabut BAP, saya juga memberikan surat pernyataan tanggal 31 Maret 2019, bahwa transaksi tanggal 20 September 2008, yaitu pembelian 3 bidang tanah di Balikpapan oleh Phien Thiono dengan saudari Oenik Djunani Asiem dan Kastiawan Wijaya benar adanya. Terang saksi.

Dihari yang sama saksi Ahli Prof.Dr. Eddy O.S. Hariej, S.H.,M.H. dari UGM, menjawab pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa. Dalam keterkaitan jual beli jika seseorang A dan B. A dan B lanjut pengacara Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Liem Inggriani dan Liau Edwin digelar dipengadilan Negeri (PN) Surabaya pada hari  Senin (16/11) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, keterangan Ahli dan pemeriksaan kedua terdakwa.

Johanna Uniek istri dari Phien Thiono menjelaskan, bahwa pada 2008 ada pembelian sebidang tanah oleh saudara Phien Thiono suami saksi, sebelumnya lanjut saksi ada pernyataan saya di penyidik Bareskrim Mabes Polri bahwa Phien Thiono tidak pernah membeli tanah tersebut.

Pernyataan itu tidak benar. Aku saksi.

Namun pernyataan yang benar itu kata saksi bahwa Phien Thiono telah membeli 3 bidang tanah.

Awalnya saya merasa tidak tahu alasan suami saya Phien Thiono mengatakan tidak membeli tanah milik Oniek tersebut.

Disini saudara saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Bareskrim Mabes Polri, tanya jaksa.

Saya benar-benar tidak tahu pak, seingat saya pada saat itu saya disodori untuk ditanda tangani, kertas tersebut kosong, ucap saksi.

Seingat saya pernah sekali tanda tangan, peruntukan tanda tangan itu, saya sama sekali tidak tahu.

Setelah masalah ini meledak lanjut saksi saya baru tahu setelah ada penjelasan oleh Notaris Made Suta. Kalau Pien Thiono, suami saya melakukan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) dengan Oenik Djunani Asiem.

Pada saat saya diperiksa penyidik saya tidak tahu. Terang Johanna.

Saksi Johanna yang juga guru musik tersebut melanjutkan pernyaataannya, setelah Mengetahui adanya PPJB suami saya dan Oniek, saya langsung mengirimkan surat kepenyidik Mabes untuk mencabut BAP saya.

Dimana dalam di BAP sebelumnya itu saya mengatakan tidak pernah tahu adanya IJB.

Dalam pernyataan pencabutan itu ada 11 poin yang saya sampaikan kepenyidik, selain mencabut BAP itu, saya juga memberikan surat pernyataan tanggal 31 Maret 2019, bahwa transaksi tanggal 20 September 2008, yaitu pembelian 3 bidang tanah di Balikpapan oleh Phien Thiono dengan saudari Oenik Djunani Asiem dan Kastiawan Wijaya benar adanya. Terang saksi.

Dihari yang sama saksi Ahli Prof.Dr. Eddy O.S. Hariej, S.H.,M.H. dari UGM, menjawab pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa.

Dalam kaitan jual beli jika seseorang A dan B. A dan B lanjut Yafit, dalam hal ini A bertindak selaku penjual dan B adalah pembeli, A dan B ini sudah menandatangani Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB). Apakah dalam hal ini pembeli bisa dianggap berpura-pura.

Didalam suatu perjanjian itu lanjut ahli kalau sudah ada perjanjian yang mengikat, dan itu sudah sesuai, maka dalam hal itu tidak ada lagi ke pura-puraan, jelas Ahli.

Dikesempatan itu juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan terkait unsur perdata dan unsur pidana. Didalam persoalan ini ada unsur pidana dan ada unsur perdata, dalam hal ini apakah terhadap peristiwa hukum itu boleh dua-duanya atau boleh salah satu saja. Tanya Jaksa.

Didalam hal ini jawab ahli kalau pertama sudah dilakukan masalah perdatanya. bilamana konteknya masalah hukum perdata dan hukum pidana itu bisa dilakukan, apabila hukum perkara perdatanya tidak berkuatan hukum tetap.

Namum apabila kontek dalam perkara perdata itu sudah berkuatan hukum tetap maka tidak lagi berfungsi perbuatan pidananya. Papar Prof Edy.

Dalam suatu permasalahan berikutnya, apabila sudah ditempuh jalur perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apa yang ada diisi putusan itu pihak tergugat dalam hal ini juga sudah dilaksanakan.

Maka dengan dilaksanakannya putusan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, (incrah), apakah unsur sifat pidananya menjadi hilang, atau seperti apa.

“Dikatakan oleh ahli, kalau perkara itu sudah diselesaikan didalam kontek perkara perdata, dan itu sudah incrah maka dengan demikian sifat melawan hukum itu sudah dianggap selesai,” jelasnya.

t, dalam hal ini A bertindak selaku penjual dan B adalah pembeli, A dan B ini sudah menandatangani Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB). Apakah dalam hal ini pembeli bisa dianggap berpura-pura.

Didalam suatu perjanjian itu lanjut ahli kalau sudah ada perjanjian yang mengikat, dan itu sudah sesuai, maka dalam hal itu tidak ada lagi ke pura-puraan, jelas Ahli.

Dikesempatan itu juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan terkait unsur perdata dan unsur pidana. Didalam persoalan ini ada unsur pidana dan ada unsur perdata, dalam hal ini apakah terhadap peristiwa hukum itu boleh dua-duanya atau boleh salah satu saja. Tanya Jaksa.

Didalam hal ini jawab ahli kalau pertama sudah dilakukan masalah perdatanya. bilamana konteknya masalah hukum perdata dan hukum pidana itu bisa dilakukan, apabila hukum perkara perdatanya tidak berkuatan hukum tetap.

Namum apabila kontek dalam perkara perdata itu sudah berkuatan hukum tetap maka tidak lagi berfungsi perbuatan pidananya. Papar Prof Edy.

Dalam suatu permasalahan berikutnya, apabila sudah ditempuh jalur perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apa yang ada diisi putusan itu pihak tergugat dalam hal ini juga sudah dilaksanakan.

Maka dengan dilaksanakannya putusan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, (incrah), apakah unsur sifat pidananya menjadi hilang, atau seperti apa.

“Dikatakan oleh ahli, kalau perkara itu sudah diselesaikan didalam kontek perkara perdata, dan itu sudah incrah maka dengan demikian sifat melawan hukum itu sudah dianggap selesai,” ujarnya.(@ Budi R)