Pinjam Meminjam Uang Dengan Modus Dana Talangan Yang Dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Di Kantor Notaris

0
318

DERAP.ID|| Surabaya,- pinjam meminjam uang dengan modus dana talangan yang dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di kantor Notaris lalu mengambil alih jaminan, Ahli perdata dari Unair Surabaya DR.Ghansam Anand, S.H., M.Kn menyampaikan didepan majelis hakim hal tersebut tidak dibenarkan.

” PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli, Karena para pihak tidak bisa langsung memenuhi AJB maka dibuat lah PPJB, Kalau adminstrasi pinjam meminjam dibeckup dengan PPJB sebagai asli jaminan ini tidak dibenarkan, karena tidak ada maksud dari peminjam itu untuk mengalihkan harta benda nya,” jelas anand selaku ahli perdata maupun dosen unair dihadapan majelis hakim ketua Cokorda dan para pihak di ruang sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kamis, (5/11).

Ahli perdata yang dihadirkan di PN Surabaya hadir untuk memberikan penjelasan hukum perdata, Pada perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tujuan pembatalan ikatan jual beli yang didasari dari perjanjian utang piutang alias dana talangan.

Dimana, Anand yang selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, menjelaskan kasuistik gugatan perdata yang diajukan oleh Otty Savitri Dahniar Oktafianty selaku penggugat, karena terdapat cacat hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik penggugat maupun para tergugat. Salah satunya, utang piutang uang yang diikatkan menjadi jual beli.

“Pada prinsipnya, kalau ini utang piutang tidak bisa dibuat perikatan jual beli. Kalau memang alasannya dibuat jaminan, iya harus dibuat dalam bentuk perjanjian jaminan bukan perjanjian perikatan,” kata Ghansam Anand melanjutkan.

“Saya berpendapat ada cacat kehendak perikatan jual beli yang dibuat para pihak di notaris, dimana pihak peminjam (penggugat) tidak ada niat untuk mengalihkan harta bendanya pada pihak dan bertentangan dengan Pasal 1320 Kuhperdata tentang syarat sahnya perjanjian,” tandas dosen yang juga bergelar sarjana bidang notaris.

Tak hanya itu, Notaris yang membuat akta perikatan jual beli dalam gugatan perdata ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, baik perdata maupun pidana.

“Banyak notaris yang dipenjara seperti kasus ini. Membenarkan yang tidak patut dibenarkan, salah satunya membuat perikatan jual beli atas dasar utang piutang, ini yang tidak benar,” beber ahli dalam hukum perdata ini mengingatkan didepan pihak tergugat maupun penggugat.

Ketika selesainya sidang masih didepan ruang sari Kuasa hukum Otty Savitri (Penggugat) yakni Djelis Lindriyanti mengatakan, kasus ini bermula ketika klienya mengalami gagal bayar utang di Bank BRI sebesar Rp 1,3 milliar. Lalu penggugat untuk membayar tunggakan utang tersebut, Otty pun meminjam dana talangan dari beberapa orang, dengan perjanjian utang yang diikat dengan Ikatan jual beli.
“Kemudian muncul masalah, karena ada penyitaan rumah oleh peminjam,” terangnya.

Diketahui, Penggugat dalam kasus ini selain menggugat dalam perkara perdata, dirinya juga sudah melaporkan sejumlah pihak ke Polda Jatim, dengan tanda bukti lapor LP B/617/VIII/RES.1.11/2020/UM/SPKT Polda Jatim. “Sementara terlapornya atas nama Lindon Sinaga dkk,” ujarnya.

Sementara pada gugatan perdata ini, Djelis juga mengatakan ada beberapa pihak yang digugat. Diantaranya, Halim Sunaryadi, Lindon Sinaga, Agus Budiono, Notaris Alexandra Pundentiana Wignjodigdo dan Kantor BPN Surabaya 2 Jalan Krembangan. “Kami berharap agar majelis pemeriksa perkara membatalkan perikatan jual beli ini,” Ujarnya. (@ Budi R )