Aktivis M.Yunus Sangat Tersinggung Dan Marah Tidak Terima

0
319
DERAP.ID|| Surabaya,-  Aktivis Banyuwangi, M. Yunus marah waktu di ruang Pengadilan Negeri Surabaya saat mengikuti proses rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Jaya Sraten Banyuwangi yang diajukan dua kreditur, Isroi dan Sudarsono.
Dengan rasa emosionalnya M.Yunus saat  hakim pengawas PKPU, Sarwedi untuk menolak aspirasi dengan puluhan orang dari paguyuban menabung di KUD Tri Jaya Sraten, yang saat itu dengan pembicaraan atau kata-kata tidak layak Menurut M.Yunus.
“M.Yunus sangat tersinggung dengan ucapan hakim. Kami datang jauh jauh untuk menyampaikan aspirasi paguyuban, tapi dengan hakim ditolak dengan kata-kata yang tidak layak,” ujarnya. Senin (20/7).
Aktivis Banyuwangi yang julukannya Harimau Blambangan ini mengatakan, kepada pihaknya dan ratusan para penabung ternyata tidak sepakat dengan permohonan PKPU, jadi aset-aset yang  KUD Tri Jaya  Sraten yang dia miliki dinilai masih mampu menopang utang-utangnya yang mencapai sekitar Rp 50 miliar.
“Jadi asetnya selama ini di atas dari utangnya, dan kami sudah sepakat tidak ada PKPU tapi semua pemohon justru berkhianat pada kami,” kata M.Yunus.
Berbeda dengan M.Yunus, sikap kecewa atau ke kesalan atas ucapan hakim ini juga dilontarkan saudara Sumiyati, yaitu salah satu penabung di KUD Tri Jaya Sraten. Itupun dinilai tidak sepakat dengan tindakan pemohon PKPU, meski dia juga menjadi salah satu korban di KUD Tri Jaya..
“Sumiyati juga korban Uang tabungannya di KUD Tri Jaya Sraten juga sngat lumayan besar, dengan nilai totalnya satu milliar, delapan puluh juta. Itupun dari depositonya, juga tabungan setoran tiap bulan bahkan juga harian,” terangnya.
Jangan jangan di  KUD Tri Jaya Sraten ini di PKPU kan, Ia bersama teman teman anggota paguyuban lainnya juga sangat khawatir, kalau uang yang ada di  tabungannya justru tidak bisa kembali utuh kepada teman teman penabung.
“Sementara ini teman teman sangat sepakat dengan adanya paguyuban untuk menjual aset yang berada di KUD Tri Jaya Sraten bukan di PKPU, Dan sementara teman teman sangat Takut Semua yang menabung nantinya  malah uangnya gak bisa kembali,” ujarnya.
Kuasa hukum Sri Utami untuk pemohon ini membenarkan PKPU ini diajukan oleh dua orang. Kalau lebih jelasnya silahkan saja tanyakan ke pengurus PKPU,” ucapnya.
Ikhwan Handoko Kuasa Hukum KUD Tri Jaya Sraten, juga mengatakan, untuk sengketa utang piutang ini masih berpotensi yang damai saja.
“ Menurut Ikhwan Handoko Kuasa Hukum KUD Tri Jaya Sraten Sementar ini kami upayakan ada perdamaian dan kami juga masih menunggu draft proposal dari kreditur ini,  seperti apa.saya mengikuti saja dulu prosesnya,” katanya.
Alasan KUD Tri Jaya mengalami masalah utang dengan anggota dan ribuan penabung, Ikhwan mengaku tidak mengetahui secara detail.
“Seingat saya di  KUD Tri Jaya ini punya usaha tiga sampai empat swalayan, tapi saya nggak tau persis sama  sekali kenapa sampai akhirnya punya utang Rp 50 miliar rupiah sama anggotanya,” ucapnya.
Pengurus PKPU Muridi juga mengatakan, proses rapat PKPU ini masih mengagendakan untuk pendataan tagihan dari para kreditur dan belum sampai  mengarah pada ke pailitan.
“Sementara ini masih pendataan untuk tagihan sampai tanggal 24 Agustus 2020 dan kita juga sangat berharap para kreditur bisa mendaftarkan untuk tagihannya sebelum tanggal 24 jam 5 sore,” terangnya.
Sementara dengan adanya pro kontra PKPU dari kreditur yang belum masuk sebagai pemohon, Muridi juga mengakui sebagai masalah yang biasa terjadi di proses PKPU.
“Dengan adanya masalah yang terjadi seperti itu sudah biasa, karena itu mereka meluapkan aspirasi, nggak ada masalah,” tandasnya.(Budi R)