Wabah Virus Corona Yang Belum Juga Reda Penyebarannya Di Indonesia Telah Dijadikan Ladang Keuntungan Oleh Pihak Tak Bertanggung Jawab

0
209

DERAP.ID|| Jakarta,-  Wabah virus Corona yang belum juga reda penyebarannya di Indonesia telah dijadikan ladang keuntungan pihak tak bertanggung jawab. Dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini menyusul temuan paket Layanan Rapid Test berbayar untuk diagnosis Covid-19 yang ditawarkan Rumah Sakit dihargai hingga jutaan rupiah.

“Untuk satu kali pengujian (Covid-19, red), beberapa Rumah Sakit menawarkan biaya kisaran Rp500 ribu sampai Rp5,7 juta,” ungkap Anggota KPPU Guntur S. Saragih tanpa menyebut jumlah dan nama Rumah Sakit yang mematok harga Layanan Rapid Test tersebut.

Kecurigaan ini, telah memantik KPPU untuk memutuskan penelitian perkara inisiatif yang didasari dari informasi masyarakat tersebut. Dalam laporan itu, masyarakat mengungkapkan, keluhan terhadap penawaran jasa rapid test Covid-19 yang dilakukan beberapa Rumah Sakit.

“Kami tetap komitmen KPPU untuk terus bekerja melakukan pengawasan dan persaingan usaha. Meski bekerja dari rumah (work from home/WFH), KPPU akan tetap mengawasi,” katanya, Rabu (15/4/2020).

Menurut Guntur, paket pemeriksaan Covid-19 yang ditawarkan Rumah Sakit dengan harga ‘selangit’ itu telah menyebabkan harga jasa yang ditawarkan menjadi sangat tinggi. Praktis, nilai yang dipatok Rumah Sakit dengan harga bervariasi itu sangat membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli layanan rapid test.

“Saat seseorang ingin melakukan screening awal Covid19, layanan rapid test diikuti dengan penawaran satu paket kesehatan lainnya. Ini cukup merugikan masyarakat yang hanya ingin melakukan rapid test atau pengecekan cepat atas virus tersebut,” ujarnya.

Guntur meyakinkan, penelitian inisiatif tersebut telah dimulai, 13 April 2020 oleh Direktorat Investigasi pada Sekretariat KPPU. Penelitian inisiatif ini menjadi prioritas KPPU untuk dapat segera diperoleh hasilnya dalam waktu dekat.

“Kalau memang hasil penelitian menunjukkan adanya bukti pelanggaran, selanjutnya kami lakukan penyelidikan,” jelas Guntur.

Berpotensi Pelanggaran

Sementara, merujuk siaran pers KPPU Nomor 22/KPPU-PR/IV/2020 yang diterima, Selasa (14/4/2020), Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menambahkan, saat ini KPPU masih terus mengumpulkan data di lingkup Jabodetabek maupun beberapa daerah di bawah pengawasan Kantor Wilayah KPPU. Dikatakan, minimal satu alat bukti, pihsknya akan melanjutkan ke tahapan penyelidikan.

“Penelitian inisiatif ini kami fokuskan pada pendalaman,” kata Gopprera.

Artinya, apakah penawaran paket layanan tambahan pada layanan rapid test merupakan produk tambahan yang wajib (complementary product)? atau tidak wajib. Tahapan berikutnya, KPPU juga akan mendalami apakah paket layanan tersebut merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi seluruh hasil diagnosis Covid-19, tanpa menghiraukan apapun hasil rapid test tersebut?

“Kalau produk tambahan itu bukan komplementer, sangat berpotensi melanggar norma pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999,” tegas Gopprera.

Diingatkan, khusus dalam kondisi bencana nasional wabah Covid-19 ini, KPPU berharap setiap pihak tidak melakukan pelanggaran UU No. 5/1999. Dalam kondisi seperti saat ini, sangat dibutuhkan pengujian melalui rapid test guna mendukung upaya Indonesia dalam melawan dan mengurangi penyebaran virus tersebut.

“Laporkan saja jika memang ada dugaan pelanggaran UU No. 5/1999. Semoga bencana nasional wabah Covid-19 segera teratasi,” harapnya.(Budi R)