Harga Bawang Putih Melonjak Drastis Di zaman Covid-19 KPPU,Seharusnya Black List Importir

0
291

DERAP.ID|| Jakarta,- Masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang belum berujung tuntas persebaranya di Indonesia, memaksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan ancaman. Kode keras KPPU tersebut memperingatkan kepada para importir yang sengaja melakukan penundaan atas realisasi impor bawang putih.

Alasannya, meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini, seharusnya ketersediaan pasokan bahan pokok, seperti bawang putih tetap ada di pasar. Ini mengingat, kebutuhan bawang putih dalam negeri hampir sepenuhnya dipasok bawang putih impor.

“Bila perlu, Pemerintah dapat mem-blacklist para importir nakal itu,” tegas Anggota KPPU, Guntur S. Saragih.

Seperti diketahui, mencermati pengawasan ke berbagai komoditas pangan di tengah pandemi virus Corona di masyarakat, KPPU menemukan adanya lonjakan di atas rata-rata harga pasaran. Temuan paling mencolok, terjadi pada komoditi bawang putih yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.

“Kami menemukan bahwa komoditas bawang putih mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi,” ungkap Guntur melalui siaran pers KPPU Nomor 18/KPPU-PR/IV/2020 yang diterima, Jumat (3/4/2020).

Bahkan, kata Guntur, kenaikan harga bawang putih di medio Maret 2020, memiliki disparitas harga antara harga acuan dan harga pasar rata-rata di atas 40%. Di Jakarta misalkan, Guntur menyebut, bawang putih sempat memiliki disparitas harga lebih dari 70%. “Padahal, kebutuhan bawang putih sudah dipasok impor. Tapi, kenapa harganya bisa naik?” herannya.

Guntur mengingatkan, pemerintah perlu mendorong dan mengawasi agar importir bawang putih melakukan realisasi impor atas izin yang telah diterimanya. Bila diperlukan, kata Guntur, ada penetapan sanksi tegas kepada para importir yang sengaja dan tanpa alasan jelas telah menunda realisasi impor tersebut.

“Untuk itu, kami memandang, dari sisi kebijakan persaingan usaha, upaya Pemerintah untuk mempermudah importasi adalah tepat,” ujarnya.

Terkait hal itu, KPPU sangat mengapresiasi kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sejak, 7 Februari 2020 dengan total 103 ribu ton. Apresiasi tersebut juga diungkapkan KPPU terhadap lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura tertanggal 18 Maret 2020.

“Permendag itu telah merelaksasi prosedur administrasi penerbitan izin impor dengan meniadakan persetujuan impor dan laporan surveyor untuk komoditas bawang putih,” ulas Guntur.

Menyoal ini, KPPU akan melakukan penegakan hukum persaingan, apabila para importir secara bersama-sama melakukan kartel guna menghambat realisasi impor tersebut. Sebab, dari sisi persaingan usaha, ingat Guntur, penghambatan realisasi impor secara bersama-sama diserupakan dengan upaya menahan pasokan dan mengatur pemasaran suatu barang atau jasa. “Sebagaimana dilarang dalam Undang-undang No. 5/1999,” jelasnya

Menurut Guntur, KPPU sendiri telah meningkatkan pengawasannya atas sektor pangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terdapat pelaku usaha yang secara bersama-sama menahan pasokan atau memberikan harga yang sangat tinggi (excessive) di masyarakat.

“Ingat. Berdasar hasil pengawasan KPPU, kami telah mengantongi nama-nama importir bawang putih tersebut,” tandasnya.(Budi R)