Diduga Ngemplang Pajak 2 Miliar Lebih, Dirut PT RPP, Diproses Hukum

0
193

DERAP.ID|| Surabaya,-  Dirut PT RPP,jadi terdakwa “disinyalir” mengemplang pajak pertambahan nilai(PPN)sebesar Rp 2.809.000.000. Pria luar jawa ini,akhirnya harus menanggung semua akar kejahatannya dihadapan hukum.Hal itu diungkap Jaksa Penuntut yakni Jolfi dari Kejaksaan Negeri Surabaya, lewat dakwaan yang diuraikan pada sidang pemeriksaan terdakwa diruang Garuda II Pengadilan Negeri(PN) Surabaya,Senin(24/2/2020).

menurut Jolfi,terdakwa Ronald Ferdinan, lalai dalam menjalankan kewajibannya, sebagai Wajib Pajak. sebab tugas (Dirut) yang diemban terdakwa merupakan petinggi Perusahaan,yang berkewajiban taat membayar pajak pertambahan nilai pada Negara.

akan tetapi hal itu selama menjabat Dirut dari tahun Januari 2011 hingga Desember 2012 di PT RPP, tak samas sekali melakukan pembayaran pajak. meskipun kata Jolfis, Perusahaan terdakwa pernah diwanti-wanti oleh pihak Kanwil Perpajakan, dengan memberi surat peringatan kepada Perusahaan yang dipimpin terdakwa

akan tetapi,hal itu tak pernah digubris oleh terdakwa selaku pimpinan Perusahaan. “Saudara terdakwa,awal menjabat Dirut pada tahun berapa,dan siapa yang mengangkat anda sebagai Dirut,serta siapa yang menandatangi Faktur pajak. Juga, yang membuat surat perjanjian kontrak kerja plus tanda tangan,antara PT RPP, PT Pertamina Persero, dan PT Jatim Steel serta Darma Satiya,”Tanya Jolfi kepada terdakwa.

Menurut terdakwa bahwa dirinya bekerja pada tahun 2011. Yang mana kata dia, ditelphone oleh Nanik Suzana (Almarhum) dan suaminya (Seno), memimta dirinya segera datanng Mengingat,Nanik Suzana yang saat itu dalam keadaan sakit keras dirumah sakit. Sehingga Nanik dan suaminya (Seno) meminta terdakwa datang untuk mengurus anak-anaknya.

Singkat cerita. setelah meninggalnya Nanik, diapun diminta oleh suami Almarhum(Seno),untuk menangani PT RPP, dan diangkat sebagai Diketur Utama. Serta dirimya diminta oleh Seno menyelesaikan beberapa persoalan Perusahaan yang masih terbengkalai.termasuk diminta menandatangani faktur pajak dan pembayaran pajak pertamban nilai milik Perusahaan.

“Masuk dan menjabat saya sebagai Dirut,itu 2011. Kemudian pada Maret, April dan Mei 2012,saya sudah mengundurkan diri (tidak bekerja) di PT RPP lagi,”Kilah Ronald. Jelaskan dia bahwa saat menjabat Dirut,dirinya hanya diminta Seno untuk mengawasi dilapangan.

sedangkan terkait,pembayaran pajak dan tanda tangan difaktur pajak menurutnya, hanya mendapatkan arahan dari Seno,yang memintanya untuk menandatangani faktur pajak sebagaimana kata dia,pesan almarhum (Nanik Suzana) pada Suaminya.

“Tapi saat itu saya tidak tau bahwa perusahaan kami wajib pajak. taunya,saat ada surat teguran dari Kanwil Perpajakan,itupun sudah saya beritahu kepada orang kantor(Bu Ety),karena beliau dikhususkan menangani pajak, bahkan dia meyakinkan saya bahwa nanti diselesaikan,ternyata saya nggak nyangka bisa sampai seperti ini,”Tambah terdakwa sambil geleng-geleng kepala dihadapan Johanis Hehamoni, yang memimpin jalannya sidang.

Namun diakhir sesi keterangannya,jaksa Jolfi membantah keterangan Pria asal luar jawa ini.Pasalnya, terdakwa yang menyebut bahwa Maret,April dan Mei 2012 sudah mengundurkan diri dari PT RPP, ternyata itu tidak benar.Sebab pada faktur pajak ditemukan ada tanda tangan terdakwa,mulai dari maret,april dan mei 2012.

“Tadi anda katakan bahwa Maret,Aprli dan Mei 2012 sudah tidak bekerja alias mengundurkan diri,tapi nyatanya ini,mulai dari maret,april dan mei 2012, ada tanda tangan anda difaktur pajak,”Tegas Jolfi sambil menunjukan bukti dihadapan Hakim Johanis Hehamoni.

Dengan terpisah Menurut Jolfi, Ia akan membuktikan perbuatan terdakwa. Dengan cara mendatangkan beberapa orang saksi yang nantinya saat memasuki sidang pembuktian.

“Apa terdakwa sendiri,atau sama teman, atau berkelompok, atau lagi secara korporasi, kita lihat saja. karena sidang masih bergulir,yakni baru sesi putusan sela. Tapi yang jelas,kita akan kejar Aset terdakwa atau milik PT RPP,karena itu satu-satunya Jl. untuk menutupi kerugian Negara,”Umbar Jolfi usai sidang kepada wartawan digedung Pengadilan Surabaya.

Atas perbuatan terdakwa yang merugikan Negara Milyaran Rupiah ini,kata jaksa Jolfi, dirinya mendakwakan terdakwa yakni dengan Pasal
39 ayat (1) huruf i UURI No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009. Sebab perbuatan terdakwa dilakukan sejak 2011 hingga 2012, hingga atas tindakannya,menimbulkan Negara merugi Rp 2 Miliar, 809 juta lebih terangnya. (Budi R)