Keluhan Pemohon,Minta PN-SBY Percepat Manegement Eksekusi, Serta Tetapkan, Biaya Panjar Eksekusi Secara Transparan

0
206

DERAP.ID|| Surabaya,-  Keluhan Pemohon,Minta PN-SBY Percepat Manegement Eksekusi, Serta Tetapkan, Biaya Panjar Eksekusi secara transparan dan mampu bersinergi secara kompititif.

Ada saja keluhan para pemohon saat mendaftar dibagian administrasi baik terkait perkara keperdataan tentang biaya Eksekusi maupun perkara pidana, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Karena hal itu bagi mereka (Pemohon), belum sepenuhnya Pengadilan Negeri Surabaya secara maksimal melalukan pelayanan Publik khususnya dibidang sistem management eksekusi dan biaya panjar eksekusi.

yang sampai saat ini masih dianggap pihak pemohon Eksekusi,belum secara transparan,angka nominal yang harus dibayar. Sebab hal ini masih membingunkan para pihak. Terutama, pemohon eksekusi

Bahkan dikadang-kadang manegement Eksekusi yang dibentuk pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,masih bingung menetapkan angka nomiinal biaya panjar Eksekusi

mengingat biaya panjar eksekusi, diserahkan setelah keluarnya Almaning, Rakor,serta memanggil para pihak, tentunya bagi para pemohon,masih simpang siur biayanya.

Sebab yang terjadi kadang berbeda dengan info yang beredar. Hal itu,disampaikan salah seorang Pengacara Pemohon Eksekusi yang berinisial ‘W’ kepada Media XTREMPOINT.COM dilingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya

Menurutnya,uang panjar Eksekusi diserahkan setelah keluarmya Almaning, dan dilanjutkan dengan,Rakor kemudian Panitra memanggil para pihak

“Kadang juga bingung,karena manegement Eksekusi itu sendiri, cara kerja seperti apa, dan kejelasan biaya panjar yang pastipun,tidak ditetapkan, kan bingung kita,”Keluh Pengacara yang berkantor di Jl. Kertajaya ini.

Bahkan kata Dia, cara kerja pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,bila dibandingkan dengan Royal, masih jauh dari Zona Integritas.

“Contohnya,Royal dalam waktu 3 hari saja bisa menyelesaikan sistem manegement.Sedangkan disini (PN-Surabaya) sampai 15 hari kadang juga lebih,”Katanya W.

Dia menuturkan, Almaning yang semestinya patut dikerjakan hanya dalam waktu 2 sampai 3 minggu selesai,malah jadinya berbulan-bulan.

Tidak itu saja Mas, PK yang semestinya hanya dalam waktu 1 Bulan atau lambatnya 90 hari selesai,malah kadang 200 sampai 300 hari baru selesai.

“Dalam Pasal 66 Undang-undang Mahkamah Agung (MA), sudah diatur, tentang batas waktu yang telah ditentukan,dan itu tidak boleh ditahan atau melebih batas waktunya,”Tambah W. (RB)