Penghapusan Subsidi Terkait Pupuk Menjadi Isu Sentral Yang Diusung Dalam Unjuk Rasa Ribuan Orang Di Kabupaten Lamongan

0
407

DERAP.ID|| Lamongan, –  Penghapusan subsidi terkait pupuk menjadi isu sentral yang diusung dalam unjuk rasa ribuan orang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (6/2/2020). Massa demo yang mayoritas petani tambak tersebut mendesak, pemerintah membuka kembali keran subsidi, sekaligus mencukupi kebutuhan pupuk petani tambak yang belakangan dirasa mengalami kelangkaan.

Pengerahan massa dalam aksi yang berlangsung damai tersebut menolak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Sebelum menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan dan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, pengunjuk rasa dari berbagai penjuru kecamatan di Kabupaten Lamongan ini berkumpul di Gedung Sport Lamongan (GOR).

“Petani tambak di Lamongan semakin kesulitan dengan adanya Permentan,” ungkap Yusuf Fadli, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi.

Dikatakan, petani tambak sudah tidak berdaya lagi menghadapi permasalahan kelangkaan pupuk yang sebelumnya bisa diperoleh dari pupuk subsidi pemerintah. Praktis, peniadaan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak dan perikanan budidaya di Lamongan tersebut sangat memberatkan petambak.

“Seluruh petani tambak ini harus segera mendapat pasokan pupuk tandasnya di tengah aksi para petambak yang rata-rata dari kecamatan wilayah utara area tambak, yaitu Kecamatan Turi, Karangbinangun, Karanggeneng, dan Kecamatan Kalitengah tersebut.

Menurutnya, apabila para petani tambak tidak segera mendapatkan pupuk, ikan-ikan yang sudah ditebar di tambak akan mati sia-sia dan nasib petani tambak semakin tidak jelas. Ia berharap, harus ada solusi cepat dari pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pupuk petani tambak Lamongan tersebut. “Harusnya paham, Lamongan itu beda dengan daerah lainnya, seperti budidaya ikan di wilayah pesisir laut seperti Tuban atau Gresik,” katanya.

Sementara, unjuk rasa massa petani tambak tersebut menuju Gedung DPRD Kabupaten Lamongan dan berhasil ditemui Ketua DPRD setempat, Abdul Ghofur. Orang nomor satu di DPRD Lamongan ini pun menawarkan 20 perwakilan massa untuk membicarakan solusi dari permasalahan pupuk tersebut.

“Gampang, saya akan temukan dengan Bupati,” kata Ghofur saat menjawab penolakan massa yang ingin bertemu Bupati Lamongan, H. Fadeli.

Usai menolak tawaran berbicara di gedung rakyat, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya dengan longmarch menuju Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasinya langsung ke Bupati Lamongan. Setibanya di kantor Pemkab Lamongan, para petani tambak ini langsung menggelar orasi.

Sebelumnya, perwakilan massa ditemui Bupati Lamongan di ruang lobby Pemkab Lamongan. Meski menyatakan sepakat, namun Bupati mengaku tetap menunggu keputusan pemerintah pusat terkait desakan mencabut Permentan tersebut.

“Apakah dicabut atau diubah, kami masih menunggu. Yang terpenting sekarang bagaimana kebutuhan pupuk petani tambak di Lamongan dapat terpenuhi,” harap Fadeli didampingi Abdul Ghofur di hadapan massa pendemo.

Setelah mendapat jawaban, ribuan massa yang berhasil menemui Bupati Lamongan tersebut perlahan dan tertib meninggalkan area unjuk rasa di Pemkab Lamongan. “Kami siap ke Jakarta, kalau memang tidak ada kejelasan dari masalah ini,” teriak pendemo seraya membubarkan diri. (Budi R Kul MS)