Anggota DPR -RI Komisi IX Menyoroti Besarnya Insentif Yang Diterima Oleh Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

0
270

DERAP.ID  ||  Jakarta – Anggota DPR -RI Komisi IX menyoroti besarnya insentif yang diterima OLeh Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di tengah defisit keuangan yang sedang dialami sama perusahaan.

Anggota DPR -RI Komisi IX Dewi Asmara dari fraksi Partai Golkar untuk Menjelaskan,bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) direksi memperoleh insentif sebesar Rp 342,56 juta per bulan. Sedangkan, insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp 211,14 juta per bulan.

“BPJS Kesehatan juga menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar. Jadi jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp 4,11 miliar per orang. Jadi Dengan kata lain seluruh direksi harus menikmati insentif Rp 342,56 juta untuk per bulannya. Sementara beban insentif Dewas juga antara lain kepada 7 Dewas rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan, insentif yang seharusnya diterima Dewas adalah Rp 211,14 juta per bulan,” ungkap Dewi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Dengan besarnya insentif tersebut, menurut Dewi seharusnya direksi dan dewas bisa melakukan efisiensi. Pasalnya, secara keseluruhan, operasional BPJS Kesehatan mencapai Rp 4,07 triliun pada tahun 2020 ini.

“Penghematan dana jaminan sosial harusnya dengan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Saya ambil contoh, untuk tahun 2020 diperkirakan dana operasional adalah Rp 4,07 triliun. Harusnya ini ada efisiensi,” tegas Dewi.

Semen tara untuk menuturkan, seharusnya efisiensi bisa dilakukan sehingga dananya bisa dialokasikan untuk mensubsidi peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri.

“Kalau kita berbicara mengenai suatu badan yang rugi, mbok ya ada hati juga untuk mengadakan penghematan. Jadi dengan mengadakan efisiensi operasional, saya mengharapkan bisa menemukan angka untuk bisa mendapatkan yang 2 juta lagi (peserta mandiri yang bisa dimasukkan dalam Penerima Bantuan Iuran/PBI). Jadi yang 17 juta didapatkan dari piutang PBPU yang masih understated sebesar Rp 3,64 triliun, dan sisanya diambil dari situ. pungkas Dewi.(Budi R )