Dua Tersanga RF Dan ST Telah Merugikan Negara Sebesar Rp1,64 miliar.

0
237

DERAP.ID. ||   Surabaya  –  Dari Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I telah menetapkan, dua tersangka tindak pidana pajak. Dari penetapan tersebut, dua pelaku pengemplang pajak berinisial RF dan TS tersebut diserahkan Kanwil DJP Jatim I ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Rabu (15/1/2020).

“Sementara proses ini juga merupakan lanjutan dari pihak penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kanwil DJP Jawa Timur I yang sudah berkoordinasi dengan Korwas Polda Jatim mulai Tahun 2019 silam,” jelas Eka Sila Kusna Jaya Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

Penegakan hukum di bidang perpajakan di Kota Surabaya ini, lanjut Eka Sila, karena keduanya telah di sengaja dan merugikan negara di bidang perpajakan dengan nilai miliaran rupiah. Dengan sebagaimana dimaksud Pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tersangka RF yang sebagai Direktur PT RPP, telah terbukti dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai/PPN yang telah dipungut pada kurun 2011 sampai 2012.

“Sementara, tersangka juga sudah memungut PPN dari pihak konsumen, tetapi tidak menyetorkannya ke Negara. Maka dari itu perbuatannya, tersangka RF telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3,9 miliar,” ungkap Eka Sila.

Jadi, tersangka TS sendiri yang merupakan Direktur Utama PT BKM, yang telah terbukti menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.jadi modus Tersangka TS ini menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap pada tahun 2014.

“Jadi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,” kata Eka Sila di Kejari Surabaya.

Dengan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tersangka TS telah merugikan negara di bidang perpajakan sebesar Rp1,64 miliar. Jadi modus tindak pidana tersangka adalah, perusahaan yang dipimpin TS tidak ada sama sekali kegiatan usaha,Tapi Tersangka Sendiri menerbitkan faktur pajak. “Padahal, tidak disertai pembelian barang dan tidak ada pembayaran sama sekali atau secara riil,” tutur Eka Sila.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah menyatakan sudah lengkap berkas perkara mengenai hukum tindak pidana tentang perpajakan tersebut. Jadi, berkas perkara diserahkan kepada Kejari Surabaya untuk kemudian dilakukan sesuai proses penuntutan dan persidangan di pengadilan.

“Jadi berkas perkaranya sudah kita lengkapi, dan terhitung per hari ini tersangka kami serahkan kepada pihak berwajib dengan didampingi oleh korwas Polda Jatim untuk diroses lebih lanjut,” tandas Eka Sila.

Adanya dengan kejadian ini, ia berharap, untuk masyarakat yang telah melakukan kewajibannya mengenai perpajakan agar kita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Biar, masyarakat menjadi yakin bahwa DJP tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum tindak pidana tentang perpajakan,” tegasnya. (Budi R)