Indonesia Protes Keras Pada China Atas Pelanggaran Kedaulatan Dan  ZEE Oleh Coast Guard Tiongkok Di Perairan Natuna

DERAP.ID   ||  Natuna Utara  –   Indonesia menyampaikan protes ​keras kepada China atas pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard Tiongkok di perairan Natuna. Juga, atas pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.“Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta dan menyampaikan protes ​keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan,” sebut Kemenlu dalam pernyataan tertulis, Senin Kemarin  (30/12).Hasil rapat antarkementerian di Kemenlu, Senin Kemarin (30/12), mengkonfirmasi terjadi pelanggaran ZEE Indonesia termasuk kegiatan ilegal fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard China di perairan Natuna. 

Tapi, Kemenlu tidak menyebutkan, kapan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard China di perairan Natuna tersebut terjadi. Juga, pelanggaran ZEE Indonesia termasuk kegiatan ilegal fishing.​Menurut Kemenlu, ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dan, China yang juga menjadi bagian dari UNCLOS harus menghormatinya. 

Aktivitas tersebut, di mata Indonesia sebagai aktivitas berlebihan dan bentuk intimidasi. Pasalnya, kawasan ZEEI seharusnya tidak boleh dimasuki oleh kapal ikan maupun patroli, dari negara mana pun. Hal itu, menjadi penegas bahwa Vietnam sudah melanggar wilayah ZEEI.

Aksi Vietnam itu dilakukan tersebut karena belum jelasnya batas wilayah antara Indonesia dan negara tersebut di kawasan ZEE yang menjadi batas landas kontinen kedua negara. Namun seharusnya, ketidakjelasan tersebut bukan menjadi alasan Vietnam untuk ada di perairan ZEEI.
 
Hukum UNCLOS menyebutkan, jika ada dua negara yang masih bersengketa tentang batas landas kontinen, maka kedua negara harus membuat perjanjian sementara agar bisa saling menahan sikap. Dan perjanjian sementara pun saat ini baru pada pembicaraan awal. 
Perairan Laut Natuna Utara yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sejak lama selalu menjadi kawasan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal ikan dari berbagai penjuru dunia. Situasi itu tak berubah, meski ketegangan politik dalam beberapa tahun terakhir terjadi di kawasan tersebut dan melibatkan negara Asia Timur dengan Asia Tenggara.
Dalam setahun ini, salah satu negara Asia Tenggara, Vietnam, bahkan semakin gencar menangkap ikan di kawasan perairan yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Internasional (ZEEI). Tak heran, jika sepanjang 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim sudah menemukan 13 kapal patroli negara tersebut yang berjaga atau selalu ada di perairan tersebut.

Bagi Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, berjaganya 13 kapal patroli Vietnam tersebut bertujuan agar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan mereka bisa tetap berjalan baik. Kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal patroli perikanan dan kapal coast guard dan fokus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan antar negara.

“Itu dilakukan oleh Vietnam, karena belum clear-nya batas zona ekonomi eksklusif kedua negara (Indonesia dan Vietnam), sehingga menjadi celah dan justifikasi Vietnam untuk memperluas wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara (Budi R)